Geopolitik : Pengertian, Unsur, Fungsi, Dan Peranan Geopolitik, Serta Konsepsi Geopolitik.

Pengertian Geopolitik. Istilah “geopolitik” pertama kali dikemukakan oleh Frederick Ratzel dengan istilah “Political Geography”atau “Ilmu Bumi Politik”. Frederick Ratzel, dalam teorinya yang dikenal dengan “Teori Geopolitik” atau “Teori Ruang” menyebutkan bahwa “negara dalam hal-hal tertentu dapat disamakan dengan organisme, yaitu mengalami fase kehidupan dalam kombinasi dua tau lebih antara lahir, tumbuh, berkembang, mencapai puncak, surut, kemudian mati”. Inti dari teori geopolitik Frederick Ratzel adalah ruang yang ditempati oleh kelompok-kelompok politik (negara-negara) yang mengembangkan hukum ekspansionisme baik di bidang gagasan, perutusan, maupun bidang produk.

Secara etimologi, istilah “geopolitik” merupakan penggabungan dari dua kata, yaitu : “geo” yang berarti bumi dan “politik” yang berarti suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan atau cara, dan juga alat yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, istilah geopolitik dapat berarti ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), geopolitik diartikan dengan :

1. ilmu tentang pengaruh faktor geografi terhadap ketatanegaraan.
2. kebijaksanaan negara atau bangsa sesuai dengan posisi geografisnya.

Sedangkan secara terminologi, istilah “geopolitik” dapat diartikan sebagai berikut :

• secara luas, geopolitik merujuk pada hubungan antara politik dan teritori dalam skala lokal ataupun internasional. Geopolitik mencakup praktik analisis, prasyarat, perkiraan, dan pemakaian kekuatan politik terhadap suatu wilayah.
• secara spesifik, geoplotik merupakan metode analisis kebijakan luar negeri yang berupaya memahami, menjelaskan, dan memperkirakan perilaku politik internasional dalam variabel geografi. Variabel geografi pada umumnya mengarah pada lokasi geografis suatu negara, ukuran negara yang terlibat, iklim wilayah tempat negara tersebut berada, topografi wilayah, demografi, sumber daya alam, dan perkembangan teknologi. Dalam perkembangannya sekarang, pemakaian batasan-batasan tersebut telah berubah mencakup konotasi yang lebih luas.

Komunikasi Pemerintahan : Pengertian, Karakteristik, Fungsi, Prinsip, Dan Strategi Komunikasi Pemerintahan, Serta Hambatan Dalam Komunikasi Pemerintahan

Pengertian Komunikasi Pemerintahan. Komunikasi pemerintahan merupakan proses dinamik, di mana pesan-pesan dikemas, dimunculkan, dan ditafsirkan. Aktivitas komunikasi pemerintahan yang demikian akan berdampak pada efisiensi iklim kerja, penyesuaian, dan inovasi dalam tubuh pemerintahan yang dapat diamati dari berbagai sudut pandang berdasarkan perspektif pemikiran personal maupun kelompok.

Makna dari “komunikasi pemerintahan” tidak bisa dilepaskan dari pengertian dua kata yang menyusunnya, yaitu “komunikasi” dan “pemerintahan”. Komunikasi merupakan salah satu syarat untuk terjadinya suatu interaksi sosial. Komunikasi merupakan suatu proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Komunikasi juga berarti proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang ke orang lain. Perpindahan pengertian tersebut melibatkan lebih dari sekedar kata-kata yang digunakan dalam percakapan, tetapi juga ekspresi wajah, intonasi, tidak hanya memerlukan transmisi data melainkan juga tergantung pada keterampilan-keterampilan tertentu untuk membuat sukses pertukaran informasi.

Sedangkan pemerintahan dapat diartikan dalam dua pengertian, yaitu :

• dalam arti sempit, pemerintahan dapat dipandang sebagai aktivitas memerintah yang dilakukan oleh pemerintah (eksekutif saja) dan jajarannya guna mencapai tujuan negara.
• dalam arti luas, pemerintahan dipandang sebagai aktivitas pemerintah yang dilakukan oleh organ-organ atau badan-badan legislatif, yudikatif, dan eksekutif dalam mencapai tujuan negara.

Berdasarkan hal tersebut, istilah “komunikasi pemerintahan” dapat diartikan sebagai penyampaian ide, program, dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara. Dalam hal ini, pemerintah dapat diasumsikan sebagai komunikator dan masyarakat sebagai komunikan, namun dalam suasana tertentu bisa sebaliknya masyarakat berada pada posisi sebagai penyampai ide atau gagasan dan pemerintah berada pada posisi mencermati apa yang diinginkan masyarakat. Dalam kondisi yang demikian pemerintah memiliki kewenangan sekaligus bertanggung jawab untuk mempertimbangkan, bahkan merespon keinginan-keinginan tersebut sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. 

Gaya Dan Teori Kepemimpinan (Leadership)

Kepemimpinan merupakan sikap yang ada di dalam seorang pemimpin. Sedangkan yang dimaksud dengan pemimpin adalah seseorang yang diberi kepercayaan untuk menjadi seorang kepala atau ketua di dalam suatu organisasi.

Secara umum, istilah “kepemimpinan” dapat diartikan sebagai suatu proses di mana seorang pelaksana organisasi dapat mengarahkan, membimbing, dan mempengaruhi perilaku dan pekerjaan orang lain dalam rangka menuju pencapaian tujuan tertentu dalam situasi tertentu. Kepemimpinan juga berarti kemampuan seorang manajer untuk mendorong bawahan dalam bekerja dengan percaya diri dan semangat. Kepemimpinan adalah bagian penting dari manajemen yang membantu memaksimalkan efisiensi dan untuk mencapai tujuan.

Sondang P. Siagian, dalam "Teori dan Praktik Kepemimpinan", menyebutkan bahwa kepemimpinan adalah sebuah kemampuan yang dimiliki seseorang. Kemampuan tersebut ada ketika menjabat sebagai seorang pemimpin di dalam organisasi tertentu. Kemampuan yang dimaksud adalah untuk mempengaruhi orang lain, khususnya bawahannya atau anggotanya, sehingga sebuah tujuan dapat dicapai dengan mudah. Kepemimpinan juga dapat diartikan sebagai sebuah rangkaian kegiatan atau activity. Seorang pemimpin tidak akan dapat dipisahkan dengan kedudukan atau posisi, serta gaya atau perilaku dari pemimpin itu sendiri. Kepemimpinan adalah sebuah proses antara hubungan atau interaksi di antara pemimpin, anggota atau pengikutnya serta situasi.

Baca juga : Pengertian Pemimpin Dan Perbedaannya Dengan Kepemimpinan

Beberapa hal yang menunjukkan pentingnya kepemimpinan dalam suatu organisasi (dikutip dari managementstudyguide.com), adalah :

• memulai inisiasi. Pemimpin adalah orang yang memulai pekerjaan dengan mengkomunikasikan kebijakan dan rencana kepada bawahan dari mana pekerjaan sebenarnya dimulai.
  
• memberikan bimbingan. Seorang pemimpin tidak hanya mengawasi tetapi juga memainkan peran untuk membimbing bawahannya. Bimbingan di sini berarti menginstruksikan pada bawahan bagaimana cara mereka harus melakukan pekerjaan mereka secara efektif dan efisien.

Organisasi Publik : Pengertian, Ciri-Ciri Dan Karakteristik, Elemen, Dan Tujuan Organisasi Publik, Serta Persamaan Dan Perbedaan Organisasi Publik Dan Organisasi Swasta

Pengertian Organisasi Publik. Dalam literatur manajemen publik, pengertian organisasi publik bermula dari konsep “barang publik” atau “public goods”, yaitu adanya produk-produk tertentu berupa barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi dengan mekanisme pasar yang dilakukan individu-individu. Konsep ini menunjukkan adanya produk-produk yang bersifat kolektif dan harus diupayakan secara kolektif pula.

Organisasi publik diadakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu pelayanan-pelayanan yang tidak dapat diusahakan sendiri secara terpisah oleh masing-masing individu. Oleh karena itu, fungsi organisasi publik adalah mengatur pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara umum.

Istilah “organisasi publik” terdiri dari dua kata : “organisasi” dan “publik”. Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan, dalam ikatan mana terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan. Sedangkan, publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki. Secara tidak langsung, publik dapat diartikan juga sebagai penduduk, masyarakat, warga negara, atau rakyat.

Secara umum, “organisasi publik” sering dilihat pada bentuk organisasi pemerintah yang dikenal sebagai birokrasi pemerintah (organisasi pemerintahan). Organisasi publik merupakan organisasi terbesar yang mewadahi seluruh lapisan masyarakat dengan ruang lingkup Negara dan mempunyai kewenangan yang absah (terlegitimasi) di bidang politik, administrasi pemerintahan, dan hukum secara terlembaga sehingga mempunyai kewajiban melindungi warga negaranya, dan melayani keperluannya, sebaliknya berhak pula memungut pajak untuk pendanaan, serta menjatuhkan hukuman sebagai sanksi penegakan peraturan.

Sosialisasi Politik : Pengertian, Agen, Isi, Jenis, Fungsi, Dan Tujuan Sosialisasi Politik, Serta Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Sosialisasi Politik

Pengertian Sosialisasi Politik. Sosialisasi politik merupakan bagian dari suatu proses sosial yang penting dari suatu sistem politik. Sosialisasi adalah suatu kegiatan pengajaran dan pendidikan yang dilakukan individu atau suatu kelompok kepada individu atau kelompok lainnya yang berlangsung secara alamiah. Dalam kaitannya dengan politik, sosialisasi berkaitan dengan pengajaran dan pendidikan yang bersinggungan langsung dengan nilai-nilai politik.

Secara umum, istilah “sosialisasi politik” dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilalui seseorang dalam menentukan sikap dan orientasi terhadap fenomenafenomena politik yang berlaku pada masyarakat tempat ia berada saat ini. Pada tahap ini terjadi proses penanaman nilai-nilai kebijakan bermasyarakat atau prinsip kebijakan menjadi warga negara yang efektif. Sosialisasi politik juga berarti suatu proses di mana seseorang dapat mengetahui pengetahuan politik dari lingkungannya yang diperoleh dari individu atau kelompok lain, baik secara disadari ataupun tidak disadari, terutama yang terjadi saat seseorang tersebut belum dewasa sehingga menimbulkan sikap dan orientasi politik tertentu dalam kaitannya dengan kehidupan politik yang berlangsung.

Michael Rush dan Philip Althoff, dalam “Pengantar Sosiologi Politik”, menjelaskan bahwa sosialisasi politik dapat diartikan dalam dua pengertian, yaitu :

• dalam arti sempit, sosialisasi politik adalah penanaman informasi yang disengaja, nilai-nilai dan praktek-praktek yang oleh badan-badan intruksional secara formal ditugaskan untuk tanggung jawab.
• dalam arti luas, sosialisasi politik adalah semua usaha untuk mempelajari, baik formal maupun informal, disengaja ataupun tidak direncanakan, pada setiap tahap siklus kehidupan, dan termasuk didalamnya tidak secara eksplisit masalah belajar saja, akan tetapi juga secara nominal belajar bersikap mengenai karakteristik-karakteristik kepribadian yang bersangkutan.

Invasi : Pengertian Aspek, Tujuan Dan Motif, Serta Metode Invasi

Pengertian Invasi. Invasi merupakan sebuah istilah politik yang berkaitan dengan aksi militer di mana angkatan bersenjata suatu negara memasuki daerah yang dikuasai oleh suatu negara lain, dengan tujuan menguasai daerah tersebut atau mengubah pemerintahan yang berkuasa.

Dalam situs military-history.fandom.com, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan invasi adalah serangan militer dari satu entitas geopolitik yang secara agresif memasuki wilayah yang dikendalikan oleh entitas lain. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), invasi diartikan dengan :

1. n hal atau perbuatan memasuki wilayah negara lain dengan mengerahkan angkatan bersenjata dengan maksud menyerang atau menguasai negara tersebut.
2. ki hal berbondong-bondong mema-suki suatu daerah, tempat, atau negeri.

Baca juga : Pengertian Agresi, Jenis Dan Faktor Penyebab Agresi

Aspek Invasi. Terdapat beberapa aspek yang dibutuhkan saat suatu negara melakukan invasi terhadap suatu wilayah negara lain. Beberapa aspek dimaksud adalah :

1. Logistik.

Logistis sangat mempengaruhi keberhasilan suatu invasi. Tanpa adanya persediaan yang memadai, sebuah pasukan yang terlibat dalam invasi akan segera mengalami kekalahan.

2. Komunikasi.

Komunikasi sangat penting dalam suatu invasi. Kelancaran komunikasi yang terjadi antara pimpinan dan pasukan di lapangan menjadi salah satu faktor keberhasilan suatu invasi.

3. Hubungan masyarakat (public relations).

Dalam istilah diplomatik, hubungan masyarakat dan propaganda memungkinkan penyerang (pihak yang melakukan invasi) memiliki alasan untuk campur tangan dengan maksud untuk memulihkan ketertiban atau memperbaiki kesalahan.

Hubungan Antara Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan, Serta Persamaan Dan Perbedaan Antara Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan

Politik dan Ilmu Politik. Istilah “politik” berasal dari bahasa Yunani, yaitu “polis” yang berarti negara kota. Orang-orang yang mendiami kota disebut “polites” atau disebut juga warga negara. Sedangkan kewarganegaraan dalam bahasa Yunani disebut “politikos” Dari istilah-istilah tersebut kemudian lahir suatu istilah “politike episteme” yang berarti “ilmu politik”.

Istilah “politik” sendiri secara umum dapat diartikan sebagai interaksi antara pemerintah dan masyarakat, dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Sifat terpenting dari politik adalah penggunaan kekuasaan oleh suatu golongan anggota masyarakat terhadap golongan lain. Dalam ilmu politik selalu ada kekuasaan atau kekuatan.

Berdasarkan hal tersebut, yang dimaksud dengan ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari tentang pembentukan dan pembagian kekuasaan. Ilmu politik juga berarti ilmu yang mempelajari negara, tujuan-tujuan negara dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu, hubungan antara negara dengan warga negaranya serta dengan negara-negara lain. Ilmu politik merupakan cabang ilmu sosial yang membahas mengenai teori dan praktik politik serta gambaran dan analisis mengenai sistem politik dan perilaku politik.

Pemerintahan dan Ilmu Pemerintahan. Pemerintahan merupakan suatu ilmu dan seni.

• sebagai ilmu, karena pemerintahan memenuhi syarat-syarat dapat dipelajari dan diajarkan, sistematis, serta spesifik atau khas.
• sebagai seni, karena banyaknya pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu bekerja (dengan kharismatik) menjalankan roda pemerintahan.

Secara umum, istilah “pemerintahan” dapat diartikan dalam dua pengertian, yaitu :

• dalam arti sempit, pemerintahan adalah semua kegiatan, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga eksekutif untuk mencapai tujuan negara.

Hubungan Antara Ilmu Politik Dan Ilmu Administrasi Negara

Politik dan Ilmu Politik. Secara etimologis, istilah “politik” berasal dari bahasa Yunani, yaitu “polis” yang berarti negara kota. Orang-orang yang mendiami kota disebut “polites” atau disebut juga warga negara. Sedangkan secara terminologis, istilah “politik” dapat diartikan sebagai interaksi antara pemerintah dan masyarakat, dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Sifat terpenting dari politik adalah penggunaan kekuasaan oleh suatu golongan anggota masyarakat terhadap golongan lain. Dalam ilmu politik selalu ada kekuasaan atau kekuatan.

Ilmu politik yang dalam bahasa Yunani disebut dengan “politike episteme” adalah ilmu yang mempelajari tentang pembentukan dan pembagian kekuasaan. Ilmu politik juga berarti ilmu yang mempelajari negara, tujuan-tujuan negara dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu, hubungan antara negara dengan warga negaranya serta dengan negara-negara lain. Ilmu politik merupakan cabang ilmu sosial yang membahas mengenai teori dan praktik politik serta gambaran dan analisis mengenai sistem politik dan perilaku politik.

Administrasi Negara dan Ilmu Administrasi Negara. Administrasi negara atau disebut juga dengan “administrasi publik” merupakan studi tentang seluruh proses, organisasi, dan individu yang bertindak sesuai dengan peran dan jabatan resmi dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif (peradilan). Nicholas Henry, dalam “Public Administration and Public Affairs”, menjelaskan bahwa dalam arti luas, administrasi negara merupakan suatu kombinasi teori dan praktek dalam birokrasi negara (publik).

Secara umum, administrasi negara dapat diartikan dalam beberapa pengertian, yaitu :

• administrasi negara sebagai aparatur negara, aparatur pemerintah atau sebagai institusi politik (kenegaraan).
• administrasi negara sebagai “fungsi” atau sebagai aktivitas yakni sebagai kegiatan “pemerintah”.
• administrasi negara sebagai proses teknis penyelenggaraan undang-undang.

Partisipasi Masyarakat : Pengertian, Tipe, Bentuk, Prinsip, Dan Fungsi Partisipasi Masyarakat, Serta Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Pengertian Partisipasi Masyarakat. Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggungjawab terhadap kelompoknya.

Partisipasi masyarakat menekankan pada “partisipasi” langsung warga dalam hal pengambilan keputusan pada lembaga dan proses kepemerintahan. Partisipasi masyarakat telah mengalihkan konsep partisipasi menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikut-sertaan warga dalam pembuatan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan di berbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan warga masyarakat.

Secara umum, partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai keterlibatan semua anggota masyarakat dalam pembuatan dan pelaksanaan suatu program atau kebijakan yang mampu memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri. Partisipasi masyarakat juga dapat berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam mengidentifikasi masalah, pengambilan keputusan dan memberikan alternatif solusi melalui pikiran, keahlian, waktu, modal atau materi terhadap program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Selain itu, pengertian partisipasi masyarakat juga dapat dijumpai dalam beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya adalah :

• Isbandi Rukminto Adi, dalam “Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat”, menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat adalah keikut-sertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Konspirasi : Pengertian, Jenis, Dan Tujuan Konspirasi

Pengertian Konspirasi. Istilah "konspirasi" merupakan adaptasi dari istilah dalam bahasa Inggris, yaitu "conspiracy" yang artinya sebuah rencana rahasia oleh sekelompok orang untuk melakukan sesuatu yang melanggar hukum atau merugikan. Para pelaku konspirasi disebut dengan konspirator. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konspirasi diartikan dengan komplotan atau persekongkolan.

Secara umum, konspirasi dapat diartikan dengan suatu rencana yang sifatnya rahasia yang dilakukan oleh sekelompok orang tertentu dengan tujuan ilegal atau merugikan pihak-pihak tertentu. Konspirasi juga dapat berarti suatu tindakan persekongkolan yang terstruktur, memiliki tujuan besar yang merugikan banyak pihak, dilakukan secara rahasia, terencana dengan rapih, serta melibatkan banyak orang dan berbagai sistem yang ada di masyarakat.

Selain itu, pengertian konspirasi juga dapat dijumpai dalam berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya adalah : 

• Peter Salim dan Yenny Salim, dalam "Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer", menyebutkan bahwa konspirasi adalah suatu perencanaan atau tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang secara rahasia yang bersekongkol untuk melakukan perbuatan melanggar hukum atau beritikad buruk. 
• Robbert O. Zelency, dalam "The World Book Dictionary Volume One A-K", menyebutkan bahwa konspirasi adalah suatu tindakan rahasia yang sangat terencana untuk melakukan tindakan yang ilegal atau salah.

Baca juga : Teori Konspirasi (Conspiracy Theory)

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa suatu perbuatan dikatakan konspirasi apabila :

• adanya persekongkolan antara dua atau lebih orang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. 
• perbuatan yang dilakukan tersebut melalui perancanaan yang matang dan terstruktur. 
• bersifat rahasia. 
• mempunyai tujuan tertentu, ilegal, melanggar hukum, dan merugikan banyak orang. 
• biasanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kekuasaan.

Retorika : Pengertian, Jenis, Fungsi, Tujuan, Dan Strategi Penyusunan Retorika, Serta Prinsip Retorika Aristoteles

Pengertian Retorika. Secara etimologis, retorika berasal dari bahasa Yunani, yaitu "rhetrike" yang artinya seni kemampuan berbicara yang dimiliki seseorang. Aristoteles, seorang filsuf Yunani, dalam "Rhetoric", menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan retorika adalah kemampuan untuk memilih dan menggunakan bahasa dalam situasi tertentu secara efektif untuk mempersuasi orang lain. Sedangkan fulsuf Yunani yang lain, Plato menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan retorika adalah seni bertutur untuk memaparkan kebenaran. Menurut Plato, retorika yang tidak memandang kemanfaatan dan kebenaran bukanlah retorika.

Pada awalnya, retorika berhubungan dengan persuasi, sehingga dalam banyak hal retorika diartikan sebagai seni penyusunan argumen dan pembuatan naskah pidato (the art of constructing arguments and speech making). Dalam perkembangannya kemudian, retorika mencakup juga proses untuk menyesuaikan ide dengan orang dan menyesuaikan orang dengan ide melalui berbagai macam pesan (adjusting ideas to people and people to ideas in messages of all kinds).

Baca juga : Komunikasi Politik : Pengertian, Unsur, Dan Bentuk Komunikasi Politik

Sedangkan menurut kaum Sofis, retorika diartikan sebagai alat untuk menyelesaikan suatu kasus dengan menggunakan teknik berbicara. Maksudnya adalah apabila ada suatu kasus yang dipermasalahkan, maka kasus ini bisa diselesaikan menggunakan kecakapan dalam teknik bertutur kata, selama perkataan atau gagasan tersebut berdasarkan kaidah retorika milik kaum sofis. Prinsip retorika yang dimiliki oleh kaum sofis adalah sebagai berikut :

• seorang pembicara harus pandai mengolah argumen.
• pembicara harus fasih dalam berbahasa.
• pembicara harus memanfaatkan emosi audiens sebaik mungkin.
• membuat permasalahan menjadi sederhana dan memperkecil timbulnya peluang yang merugikan sehingga berdampak pada kegagalan dari retorika tersebut.

Website Lembaga Negara Beritakan Pernikahan Masyarakat Ternama, Sanggupkah Pemerintah Adil ?

Artikel dari :

Sdr. Fahrizal S. Siagian

Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Islam Sumatera Utara

Keadilan atau dikenal dengan sebutan "justice" merupakan suatu keadaan atau kondisi sesuatu hal yang sesuai pada idealnya atau sewajarnya. Keadilan sejak dahulu sudah diperjuangkan dan digelorakan yang pasti dengan beragam cara sesuai perkembangan zaman. Keadilan sampai detik ini selalu berusaha untuk ditegakkan walaupun dengan beragam tantangan, hambatan, gangguan dan ancaman.

Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik adalah suatu penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab dan menjunjung tinggi keinginan warganya sehingga seluruh lembaga dan aparat yang di bawahnya mampu mengambil keputusan dan memecahkan masalah pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat secara efektif dan efisien.

Berbicara mengenai keadilan di dalam lingkup pemerintah, perlu diingat bahwa transparansi kepemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik di tingkat pusat maupun daerah merupakan salah satu indikator negara dikatakan telah menjalankan good governance. Hal ini juga terdapat pada sila ke-5 Pancasila sebagai Landasan Yuridis Konstitusional Bangsa Indonesia sekaligus Landasan Filosofis Bangsa Indonesia, yakni "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Sejalan dengan itu, kemudian dijelaskan juga secara umum di dalam konstitusi, tepatnya di dalam pasal 27 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Artinya, jelas sudah disebutkan kalau setiap rakyat baik di tingkat pusat maupun di daerah memiliki kesamaan hak di hadapan hukum dan di hadapan pemerintah. Maka dari itu, sangat tidak etis jika dalil-dalil diatas diabaikan begitu saja. Apalagi sesuai dengan kodrat Indonesia negara hukum yang diatur juga di dalam pasal 1 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kudeta : Pengertian, Jenis, Dan Faktor Penyebab Terjadinya Kudeta, Serta Perbedaan Antara Kudeta Dan Makar

Pengertian Kudeta. Banyak orang menganggap bahwa "kudeta" adalah sama dengan "makar". Secara prinsip, makna dari kedua istilah tersebut dapat dikatakan sama, yaitu suatu usaha untuk menjatuhkan dan merebut kekuasaan negara dari pemerintahan yang sah dengan cara yang ilegal dan inkonstitusional.

Istilah "kudeta" berasal dari bahasa Perancis, yaitu "coup d'etat" yang berarti :

• merobohkan legitimasi atau pukulan terhadap negara.
• suatu tindakan pembalikan kekuasaan terhadap seseorang yang berwenang dengan cara ilegal dan seringkali bersifat brutal, inkonstitusional.
• pengambilalihan kekuasaan, penggulingan kekuasaan sebuah pemerintahan negara dengan menyerang (strategis, taktis, politis) legitimasi pemerintahan kemudian bermaksud untuk menerima penyerahan kekuasaan dari pemerintahan yang digulingkan.

Dalam Kamus Basar Bahasa Indonesia, kudeta diartikan sebagai perebutan kekuasaan (pemerintahan) dengan paksa. Sedangkan jika merujuk pada laman Wikipedia, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kudeta adalah suatu tindakan pembalikan kekuasaan terhadap seseorang yang berwenang dengan cara ilegal dan seringkali brutal, inkonstitusional berupa pengambilalihan kekuasaan, penggulingan kekuasaan sebuah pemerintahan negara dengan menyerang (strategis, taktis, politis) legitimasi pemerintahan kemudian bermaksud untuk menerima penyerahan kekuasaan dari pemerintahan yang digulingkan.

Baca juga : Pengertian Makar Dan Tindak Pidana Makar

Jenis Kudeta. Menurut Samuel P. Huntington, dalam "Political Order in Changing Societies", kudeta dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu :

• kudeta sempalan, yaitu jenis kudeta yang dilakukan oleh kelompok bersenjata atau militer yang tidak puas dengan kebijakan pemerintahan tradisional saat itu, kemudian melakukan gerakan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan tradisional dan kemudian menciptakan elit birokrasi baru.

Pengertian Pemimpin, Kriteria, Fungsi, Dan Tugas Pemimpin, Serta Perbedaan Antara Pemimpin Dan Kepemimpinan

Pengertian Pemimpin. Pada umumnya, istilah pemimpin atau "leader" akan dikaitkan dengan suatu kelompok atau organisasi. Pemimpin dapat diartikan sebagai seseorang yang menduduki jabatan tertinggi dalam sebuah kelompok atau organisasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemimpin diartikan sebagai orang yang memimpin. 

Dalam Islam, istilah pemimpin digunakan tidak hanya bagi seseorang yang memimpin suatu kelompok atau organisasi saja, tetapi lebih luas dari pada itu. Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa : 

"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya".

Hal tersebut dapat diartikan bahwa setiap manusia terlahir sebagai pemimpin, tidak harus memimpin suatu kelompok atau organisasi yang besar untuk dapat dikatakan sebagai pemimpin. Karena pada dasarnya, setiap manusia merupakan pemimpin bagi dirinya sendiri. Sebagai seorang pemimpin, setiap manusia dituntut untuk dapat berperilaku baik bagi dirinya sehingga dapat menjadi panutan atau teladan bagi manusia yang lainnya.

Baca juga : Pemimpin Yang Baik

 

Kenry Pratt Farchild dalam "Dictionary of Sociology and Related Sciences", menyebutkan bahwa pemimpin dapat diartikan dalam dua pengertian, yaitu :

• dalam arti sempit, pemimpin berarti orang yang memiliki alat yang meyakinkan sehingga para pengikut menerimanya sebagai pemimpin secara sukarela. Alat yang dimaksud dapat berhubungan dengan prestasi atau kekayaan yang ia miliki.

Kelompok Kepentingan (Group of Interest) : Pengertian, Bentuk, Tujuan, Dan Strategi Kelompok Kepentingan (Group of Interest)

Pengertian Kelompok Kepentingan. Dalam dunia politik, kelompok kepentingan merupakan salah satu kekuatan penting dalam konfigurasi politik yang dalam suatu tahap tertentu dapat mendinamiskan sistem politik, yaitu dengan lahirnya politik kelompok-kelompok yang menegaskan adanya pluralisme dan kompetisi dalam masyarakat. 

Secara umum, istilah kelompok kepentingan atau "group of interest" dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama, yang menempatkan mereka dalam persaingan politik dengan kelompok kepentingan lain. Kelompok kepentingan juga dapat berarti sekelompok orang yang mempunyai misi, kepercayaan, serta tindakan yang sama untuk membangun diri demi melindungi dan mengupayakan kepentingan dari kelompok tersebut. Dalam banyak kasus, apa yang dilakukan oleh kelompok kepentingan ini dapat mempengaruhi keputusan politik atau mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambil oleh pejabat publik untuk bertindak sesuai dengan suara atau kepentingan anggota kelompok kepentingan dimaksud.

Baca juga : Pengertian Dan Ruang Lingkup Ilmu Politik

Selain itu, pengertian kelompok kepentingan juga dapat dijumpai dalam pendapat yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya adalah :

• Ramlan Surbaki, dalam bukunya yang berjudul "Memahami Ilmu Politik", menyebutkan bahwa kelompok kepentingan adalah sejumlah orang yang punya kesamaan sifat, sikap, kepercayaan atau tujuan yang setuju untuk bersatu demi mencapai tujuan mereka.

Kepemimpinan (Leadership) : Pengertian, Aspek, Karakteristik, Fungsi, Dan Tujuan Kepemimpinan

Pengertian Kepemimpinan. Istilah kepemimpinan berkaitan erat dengan "cara memimpin" dari seorang pemimpin. Kepemimpinan dari seorang pemimpin akan sangat berpengaruh pada kinerja organisasi yang dipimpinnya. Kepemimpinan merupakan salah satu fungsi dari manajemen untuk mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan mengawasi orang lain agar dapat melakukan tugas-tugas yang telah direncanakan sehingga sasaran dan tujuan organisasi dapat tercapai.

Dari hal tersebut, secara umum kepemimpinan atau "leadership" dapat diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mempengaruhi atau memandu orang lain untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan juga dapat berarti suatu proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh seorang pemimpin kepada para anggota organisasi yang dipimpinnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 

Selain itu, pengertian kepemimpinan juga dapat dijumpai dalam beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya adalah :

• Sutarto, dalam bukunya yang berjudul "Dasar-Dasar Kepemimpinan Administrasi", menyebutkan bahwa kepemimpinan adalah rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
  
• Sondang P. Siagian, dalam bukunya yang berjudul "Teori dan Praktek Kepemimpinan", menyebutkan bahwa kepemimpinan adalahsebuah kemampuan yang dimiliki seseorang. Kemampuan tersebut ada ketika menjabat sebagai seorang pemimpin di dalam organisasi tertentu. Kemampuan yang dimaksud adalah untuk mempengaruhi orang lain, khususnya bawahannya atau anggotanya, sehingga sebuah tujuan dapat dicapai dengan mudah. Kepemimpinan juga dapat diartikan sebagai sebuah rangkaian kegiatan atau activity. Seorang pemimpin tidak akan dapat dipisahkan dengan kedudukan atau posisi, serta gaya atau perilaku dari pemimpin itu sendiri. Kepemimpinan adalah sebuah proses antara hubungan atau interaksi di antara pemimpin, anggota atau pengikutnya serta situasi.

Politik Uang (Money Politics) : Pengertian, Unsur, Bentuk, Strategi, Dan Tahapan Pendistribusian Uang Dalam Politik Uang (Money Politics)

Pengertian Politik Uang. Secara umum, istilah "politik uang" atau "money politics" menunjuk pada penggunaan uang untuk mempengaruhi keputusan tertentu, baik itu dalam pemilihan umum ataupun dalam hal lain yang berhubungan dengan keputusan-keputusan penting. Namun, istilah politik uang lebih sering terdengar pada saat musim pemilihan umum, baik pemilihan umum legislatif, presiden/wakil presiden, atau kepala daerah. Politik uang dimaksud merujuk pada pengertian di mana seorang kandidat memberikan uang atau barang kepada calon pemilih agar memilihnya pada saat pemilihan umum. Politik uang juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang tersebut tidak menjalankan haknya untuk memilih ataupun supaya orang tersebut menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. 

Politik uang pada hakekatnya merupakan "pembelian suara" pemilih untuk kepentingan kandidat. Dalam literatur kajian politik, politik uang sering disebut dengan "vote buying", yaitu suatu interaksi di mana seorang kandidat atau partai politik memberikan uang atau barang kepada para pemilih agar memberikan dukungannya atau memilihnya pada saat pemilihan umum.

Selain itu, pengertian politik uang juga dapat dijumpai dalam beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya adalah :

• Supriyanto, dalam bukunya yang berjudul "Peraturan Pemilihan Kepala Daerah", memberikan dua pengertian mengenai politik uang, yaitu : 1. merujuk pada praktik politik uang secara umum yang disebutnya sebagai pertukaran uang dengan posisi atau kebijakan atau keputusan politik. 2. merujuk kepada praktik politik uang yang lebih khusus yaitu pembelian suara langsung kepada pemilih, bentuknya berupa pemberian ongkos transportasi kampanye, janji membagi uang/barang, pembagian sembako atau barang-barang lain, serangan fajar, dan lain sebagainya.

Pemasaran Politik (Political Marketing) : Pengertian, Tujuan, Bauran, Serta Strategi Pemasaran Politik (Political Marketing)

Di Indonesia, kegiatan pemasaran politik mulai dilakukan pada tahun 2004. Hal tersebut didorong oleh diberlakukannya sistem pemilihan baru yaitu pemilihan langsung oleh rakyat. Jika pada tahun-tahun sebelumnya, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diwakilkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka pada tahun 2004 tersebut untuk pertama kalinya rakyat Indonesia memilih secara langsung Presiden dan Wakil Presiden.

Pemasaran politik bukan hanya sekedar kegiatan menjual suatu produk politik kepada masyarakat, dari menjelang hingga berakhirnya kegiatan pemilihan umum. Lebih dari itu, pemasaran politik merupakan pengelolaan semua aktivitas politik untuk mencapai tujuan yang ditargetkan oleh kandidat atau partai politik, sebelum dan setelah kegiatan pemilihan umum secara berkesinambungan. Menurut Patrick Butler dan Neil Collins, dalam tulisannya yang berjudul "Political Marketing : Structure and Process" yang dimuat dalam European Journal of Marketing 28 (1), menyebutkan bahwa dalam pemasaran politik  melekat dua karakter, yaitu karakter struktural dan karakter proses. Karakter struktural mencakup produk, organisasi, dan pasar. Sedangkan karakter proses mencakup pendefinisian nilai, pembangunan nilai, dan penyampaian nilai.

Baca juga : Pengertian Dan Ruang Lingkup Ilmu Politik

Pengertian Pemasaran Politik. Secara sederhana, pemasaran politik atau "political marketing" adalah penerapan ilmu dan praktek pemasaran dalam kehidupan politik. Pemasaran politik juga dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas yang terencana, strategis, dan taktis dalam menyebarkan makna politik kepada pemilih untuk mensukseskan partai politik atau kandidat dengan segala aktivitasnya yang dilakukan dengan metode atau pendekatan marketing dalam menghadapi persaingan dan memperebutkan pasar melalui saluran-saluran komunikasi tertentu dengan tujuan mengubah wawasan, pengetahuan, sikap dan perilaku calon pemilih secara efektif dan efisien.

Partai Politik : Pengertian, Sistem Kepartaian, Struktur, Tujuan, Dan Fungsi Partai Politik

Pelopor berdirinya partai politik di Indonesia adalah organisasi Boedi Oetomo yang didirikan oleh Dr. Wahidin Soedirohoesodo pada tahun  1908. Partai politik pertama di Indonesia baru berdiri pada tanggal 25 Desember 1912 di kota Bandung, yaitu Indische Partij yang didirikan oleh Dr. Cipto Mangunkusumo, Dr. Setiabudi, dan Ki Hajar Dewantara.

Meskipun umur dari Indische Partij tidak lama, tapi kemunculan partai politik pertama tersebut telah merubah cara pikir dari sebagian tokoh kemerdekaan Indonesia, bahwa untuk mencapai suatu kemerdekaan dibutuhkan suatu wadah untuk diplomasi selain dengan cara mengangkat senjata. Sejak itulah, mulai bermunculan partai politik di Indonesia, seperti Serikat Islam, Partai Nasional Indonesia, dan lain sebagainya yang pada hakekatnya mempunyai tujuan yang sama yaitu mewujudkan kemerdekaan Indonesia.  

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, partai politik semakin tumbuh subur. Pada masa pemerintahan orde lama, terdapat puluhan partai politik yang  hidup di Indonesia. Pada masa orde baru, dengan alasan menjaga stabilitas nasional, puluhan partai politik tersebut dilebur hingga cuma menjadi dua partai politik (Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia) ditambah satu golongan karya. Partai politik di Indonesia mulai marak kembali setelah tumbangnya orde baru. Hingga saat ini terdapat lebih dari sepuluh partai politik yang hidup di Indonesia. Aturan tentang partai politik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Hubungan Dan Perbedaan Antara Infrastruktur Politik Dan Suprastruktur Politik

Infrastruktur politik atau disebut juga dengan substruktur atau mesin politik publik adalah kelompok-kelompok politik yang ada di masyarakat yang berpastisipasi secara aktif dalam kehidupan politik negara. Kelompok-kelompok politik ini akan bertindak sebagai penunjang dalam hal berpolitik. Di Indonesia, kekuatan infrastruktur politik adalah organisasi-organisasi yang tidak termasuk dalam birokrasi pemerintah, yang terdiri dari berbagai kelompok yang diciptakan atas dasar persamaan sosial, publik, ekonomi, dan lain sebagainya, yang akan bisa berpengaruh terhadap tugas lembaga-lembaga negara dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan.

Sedangkan, suprastruktur politik atau disebut juga dengan elit pemerintah atau lembaga pemerintahan adalah lembaga resmi negara yang dibentuk berdasarkan konstitusi, yang mempunyai hak, bertugas, dan berwenang membuat kebijakan, merencanakan kebijakan publik dan politik yang berlaku dalam satu negara untuk mencapai tujuan negara. Suprastruktur politik merupakan mesin politik resmi di suatu negara sebagai penggerak politik formal, yang menjalankan kebijakan politik dalam negeri dan hubungan luar negeri, termasuk di dalamnya semua lembaga baik pusat maupun daerah. Suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah secara luas yang terdiri dari lembaga-lembaga pemerintahan negara, yang memiliki tugas dan peranan yang diatur oleh konstitusi atau oleh peraturan perundang-undangan yang terkait.

Baca juga : Pengertian Ilmu Politik Dan Ruang Lingkup Ilmu Politik

A. Hubungan Antara Infrastruktur Politik Dan Suprastruktur Politik.

Secara umum, antara infrastruktur politik dan suprastruktur politik saling berhubungan. Hubungan yang terjadi adalah hubungan timbal balik, di mana terdapat saling ketergantungan antara kelompok infrastruktur dengan lembaga pemerintah, demikian juga sebaliknya. Hubungan infrastruktur politik dan suprastruktur politik di Indonesia adalah sebagai berikut :