Komunikasi Pemerintahan : Pengertian, Karakteristik, Fungsi, Prinsip, Dan Strategi Komunikasi Pemerintahan, Serta Hambatan Dalam Komunikasi Pemerintahan

Pengertian Komunikasi Pemerintahan. Komunikasi pemerintahan merupakan proses dinamik, di mana pesan-pesan dikemas, dimunculkan, dan ditafsirkan. Aktivitas komunikasi pemerintahan yang demikian akan berdampak pada efisiensi iklim kerja, penyesuaian, dan inovasi dalam tubuh pemerintahan yang dapat diamati dari berbagai sudut pandang berdasarkan perspektif pemikiran personal maupun kelompok.

Makna dari “komunikasi pemerintahan” tidak bisa dilepaskan dari pengertian dua kata yang menyusunnya, yaitu “komunikasi” dan “pemerintahan”. Komunikasi merupakan salah satu syarat untuk terjadinya suatu interaksi sosial. Komunikasi merupakan suatu proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Komunikasi juga berarti proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang ke orang lain. Perpindahan pengertian tersebut melibatkan lebih dari sekedar kata-kata yang digunakan dalam percakapan, tetapi juga ekspresi wajah, intonasi, tidak hanya memerlukan transmisi data melainkan juga tergantung pada keterampilan-keterampilan tertentu untuk membuat sukses pertukaran informasi.

Sedangkan pemerintahan dapat diartikan dalam dua pengertian, yaitu :

• dalam arti sempit, pemerintahan dapat dipandang sebagai aktivitas memerintah yang dilakukan oleh pemerintah (eksekutif saja) dan jajarannya guna mencapai tujuan negara.
• dalam arti luas, pemerintahan dipandang sebagai aktivitas pemerintah yang dilakukan oleh organ-organ atau badan-badan legislatif, yudikatif, dan eksekutif dalam mencapai tujuan negara.

Berdasarkan hal tersebut, istilah “komunikasi pemerintahan” dapat diartikan sebagai penyampaian ide, program, dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara. Dalam hal ini, pemerintah dapat diasumsikan sebagai komunikator dan masyarakat sebagai komunikan, namun dalam suasana tertentu bisa sebaliknya masyarakat berada pada posisi sebagai penyampai ide atau gagasan dan pemerintah berada pada posisi mencermati apa yang diinginkan masyarakat. Dalam kondisi yang demikian pemerintah memiliki kewenangan sekaligus bertanggung jawab untuk mempertimbangkan, bahkan merespon keinginan-keinginan tersebut sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. 

Komunikasi pemerintahan merupakan suatu kemampuan untuk mengevaluasi pesan, cara, prosedur, dan teknik yang efektif untuk menumbuhkan dan memelihara kepercayaan masyarakat. Isi pesan yang disampaikan tersebut adalah bukti yang dapat dijadikan patokan penetapan variasi janji, pemenuhan berbagai kewajiban pemerintah dalam kedudukannya sebagai public good dan good regulation, yaitu sebagai pemberi pelayanan yang baik dan menghasilkan produk hukum yang arif dan bijaksana.

Baca juga : Pengertian Komunikasi Politik, Unsur Dan Bentuk Komunikasi Politik

Komunikasi pemerintahan merupakan bidang studi lintas disiplin ilmu, yaitu komunikasi politik, public relations, komunikasi perusahaan, komunikasi organisasi, dan strategi komunikasi, dengan dua perspektif kajian, yaitu :

• perspektif kajian komunikasi politik. Kajian komunikasi pemerintahan dilihat berdasarkan beberapa tema yaitu komunikasi kepala eksekutif, pengembangan kampanye yang permanen, periklanan dan publisitas pemerintahan, juga struktur dan organisasi komunikasi pemerintahan serta pengembangan strategi manajemen berita.
• perspektif kajian public relations dan komunikasi organisasi. Kajian komunikasi pemerintahan dilihat berdasarkan beberapa tema yaitu hubungan media, manajemen isu, pengembangan profil professional dan kompetensi, komunikasi krisis, dan diplomasi publik. Selain itu, hubungan pemerintah dengan publik, bagaimana pemerintah dan publik mengevaluasi penampilan melalui konsep reputasi dan bagaimana komunikasi sebagai inti dari penampilan organisasi mempengaruhi kualitas hubungan dan reputasi.

Baca juga : Prinsip Dan Asas Otonomi Daerah

Karakteristik Komunikasi Pemerintahan. Terdapat beberapa tindakan, yang merupakan karakteristik dari komunikasi pemerintahan, yang harus dilakukan sehingga komunikasi dapat berjalan dengan efektif. James L. Gibson, John M. Ivancevich, dan James H. Donnelly Jr, dalam “Organisasi dan Manajemen: Perilaku, Struktur dan Proses”, menjelaskan bahwa tindakan yang harus dilakukan sehingga komunikasi dapat berjalan dengan efektif, yang juga merupakan karakteristik dari komunikasi pemerintahan adalah :

• mengadakan tindakan langsung (following up).
• mengatur arus informasi (regulation information flow).
• memanfaatkan umpan balik (utilizing feedback).
• pengahayatan (empathy).
• pengulangan (repetition).
• mendorong saling mempercayai (encouraging mutual trust).
• penetapan waktu secara efektif (effective timing).
• menyederhanakan bahasa.
• mendengarkan secara efektif.
• memanfaatkan selentingan.

Baca juga : Pendekatan Teoriktik Dan Teori Komunikasi Politik

Fungsi Komunikasi Pemerintahan. Komunikasi pemerintahan memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah :

1. Fungsi perintah.

Komunikasi pemerintahan memperbolehkan bawahan membicarakan, menerima, menafsirkan, dan betindak atas suatu perintah, dalam hal ini di dukung oleh pengarahan dan umpan balik yang bertujuan memperngaruhi aparatur lainnya sehingga berperilaku sama dan mencontoh.

2. Fungsi relasi.

Komunikasi pemerintahan memperbolehkan aparatur pemerintah lainnya untuk menciptakan dan mempertahankan kualitas dan prestasi serta hubungan personal dengan pegawai lainnya, hubungan dalam pekerjaan akan berpengaruh pada kinerja lainnya seperti : kepuasan, keterampilan, kesesuaian, dan ketepatan.

3. Fungsi manajemen ambigu.

Maksud dari manajemen ambigu adalah motivasi berganda yang muncul akibat kurang jelasnya tujuan organisasi pemerintahan. Komunikasi pemerintahan merupakan alat untuk mengatasi dan mengurangi ketidak-jelasan (ambiguity) yang melekat dalam organisasi pemerinatahn. Komunukasi antara pegawai secara tidak langsung membantu membangun lingkungan dan memahami situasi baru yang membutuhkan perolehan informasi bersama.

Baca juga : Dekonsentrasi Dalam Pemerintahan

Prinsip Komunikasi Pemerintahan. Secara umum, komunikasi pemerintahan memiliki beberapa prinsip sebagai berikut :

• keterbukaan.
• komunikasi dengan publik dilakukan secara langsung.
• keterlibatan dengan masyarakat sebagai bagian dari pembentukan kebijakan dan pengiriman.
• presentasi positif dari kebijakan pemerintah dan prestasi yang telah dicapai.
• menggunakan seluruh saluran komunikasi yang dianggap relevan, tidak hanya terbatas pada media massa nasional.
• melakukan komunikasi lintas departemen yang terkoordinasi mengenai suatu isu, bukan menciptakan konflik atau duplikasi pesan.
• mendorong kenetralan posisi politik aparatur pemerintah.

Sedangkan Joel Netshitenzhe, dalam “Government Communicators’ Handbook”, menjelaskan bahwa prinsi-prinsip dasar dalam komunikasi pemerintahan adalah :

• kerja pemerintah adalah sebuah kegiatan publik.
• sebuah pusat layanan komunikasi harus memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatan publik tersebut.
• para pejabat politik adalah komunikator utama dalam komunikasi pemerintahan.
• setiap orang dalam pemerintahan adalah seorang komunikator.
• komunikasi pemerintahan harus didasarkan pada program dan strategi komunikasi yang terpadu.
• struktur komunikasi tidaklah mencerminkan kebijakan.
• komunikasi lebih dari sekedar media perantara.
• bentuk komunikasi yang paling efektif adalah komunikasi langsung dan pertukaran bersama mengenai suatu pandangan dengan publik.
• dalam mengerjakan kampanye dan program, diperlukan usaha untuk memahami lingkungan komunikasi.
• kampanye komunikasi dapat berjalan dengan baik ketika bekerja sama dengan pihak lain di luar pemerintah.

Baca juga : Ilmu Pemerintahan

Strategi Komunikasi Pemerintahan. Komunikasi pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan strategi sebagai berikut :

• menentukan tujuan komunikasi.
• menentukan target komunikasi.
• menentukan pesan yang akan disampaikan.
• menentukan waktu yang tepat berdasarkan tahapan pembuatan keputusan dalam rangka mencapai efek yang maksimum.
• menentukan metode dan media yang akan digunakan.
• menentukan saluran komunikasi yang akan digunakan untuk menyampaikan pesan kepada target sasaran.

Selanjutnya strategi tersebut akan dikembangkan menjadi beberapa tahapan pengembangan perencanaan komunikasi pemerintahan yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu :

• menganalisis masalah.
• menyusun peran yang akan dimainkan oleh komunikasi.
• mengidentifikasi target sasaran.
• mengidentifikasi tujuan komunikasi.
• mengidentifikasi strategi atau pesan.
• mengidentifikasi alat-alat komunikasi.
• pendanaan kegiatan komunikasi.
• mengorganisasi kegiatan komunikasi.
• perencanaan.
• melakukan evaluasi.

Baca juga : Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik 

Hambatan Komunikasi Pemerintahan. Terdapat beberapa hambatan dalam komunikasi pemerintahan. Herbert A. Simon, Donald W. Smithburg, dan Victor A. Thomson, dalam “Handbook of Administrative Communication”, menjelaskan bahwa beberapa hambatan yang ada dalam komunikasi pemerintahan adalah :

• hambatan bahasa. Penggunaan bahasa yang tidak sesuai dan tidak dipahami oleh penerima pesan dapat menghambat komunikasi.
• kerangka referensi. Setiap orang memiliki kerangka referensi yang berbeda dan dapat mempengaruhi efektivitas pesan yang disampaikan.
• jarak status. Hal ini berhubungan dengan hambatan dalam pola komunikasi organisasi yang dianut oleh organisasi pemerintahan.
• jarak geografis. Jarak geografis yang sangat lebar antara pemerintah dan warga negara dapat menghambat komunikasi pemerintahan.
• perlindungan diri dari inisiator. Berkaitan dengan kesediaan penerimaan pesan yang dilakukan oleh penerima pesan.
• tekanan pekerjaan lainnya. Tekanan pekerjaan yang dialami dapat menyebabkan hilang prioritas terhadap pengiriman dan penerimaan pesan.
• pembatasan yang disengaja pada komunikasi. Berkaitan dengan sensor yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pengiriman dan penerimaan pesan.

Baca juga : Hubungan Antara Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan Serta Perbedaan Diantara Keduanya

Demikian penjelasan berkaitan dengan pengertian komunikasi pemerintahan, karakteristik, fungsi, prinsip, dan strategi komunikasi pemerintahan, serta hambatan dalam komunikasi pemerintahan.

Semoga bermanfaat.