Pengesahan Perjanjian Internasional Menurut Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional

Pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional melibatkan berbagai lembaga negara dan lembaga pemerintah berikut perangkatnya. Agar tercapai hasil yang maksimal, diperlukan adanya koordinasi di antara lembaga-lembaga yang bersangkutan. Untuk tujuan itulah, diperlukan adanya suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas dan menjamin kepastian hukum atas setiap aspek pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional.

Untuk keperluan tersebut di atas, pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Dalam Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2000 tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan :
  • Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik
  • Pengesahan Perjanjian Internasional adalah perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dalam suatu ratifikasi (ratification), aksesi (accession), penerimaan (acceptance) dan penyetujuan (approval).

Penggunaan bentuk dan nama tertentu dalam perjanjian internasional pada dasarnya menunjukkan keinginan dan maksud para pihak terkait serta dampak politiknya bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian internasional. Sebagai bagian  terpenting dalam proses pembuatan perjanjian, pengesahan perjanjian internasional perlu mendapat perhatian mendalam mengingat pada tahap pengesahan suatu negara secara resmi mengikatkan diri pada perjanjian tersebut. 

Bentuk Pengesahan Perjanjian Internasional. Dalam praktek, bentuk pengesahan perjanjian internasional terbagi dalam empat kategori yaitu :
  • Ratifikasi (Ratification), yaitu apabila negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional turut menanda-tangani naskah perjanjian.

Pembuatan Perjanjian Internasional Menurut Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional

Perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan intensitas hubungan dan interdependensi antar negara. Sejalan dengan peningkatan hubungan tersebut, maka makin meningkat pula kerja sama internasional yang dituangkan dalam beragam bentuk perjanjian internasional

Dalam melaksanakan politik luar negeri guna kepentingan nasional, Pemerintah Republik Indonesia melakukan berbagai upaya termasuk membuat perjanjian internasional dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek-subyek hukum internasional lainnya. Pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional melibatkan berbagai lembaga negara dan lembaga pemerintah berikut perangkatnya. Agar tercapai hasil yang maksimal, diperlukan adanya koordinasi di antara lembaga-lembaga yang bersangkutan. Untuk tujuan tersebut, diperlukan adanya suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas dan menjamin kepastian hukum atas setiap aspek pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional. Untuk keperluan itulah pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

Dalam Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2000 tersebut, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan :
  • Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.

Pemerintah Republik Indonesia mengikatkan diri pada perjanjian internasional melalui cara-cara sebagai berikut :
  • penandatanganan.
  • pengesahan.
  • pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik.
  • cara-cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian internasional, maksudnya adalah keterikatan secara otomatis pada perjanjian internasional apabila pada masa tertent tidak menyampaikan notifikasi tertulis untuk menolak keterikatannya pada suatu perjanjian internasional.