Hubungan Ilmu Politik Dengan Ilmu Pengetahuan Sosial Yang Lain

Jika ditinjau dari kerangka pembahasan secara rasional dari berbagai aspek negara dan kehidupan politik, ilmu politik merupakan ilmu sosial tertua di dunia. Dalam aspek ini ilmu politik banyak bersandar pada sejarah dan filsafat. Sedangkan jika semata-mata ditinjau sebagai salah satu cabang dari ilmu sosial yang memiliki dasar, kerangka, fokus, dan ruang lingkup yang jelas, maka ilmu politik dapat dikatakan masih berusia sangat muda, tidak berbeda dengan cabang-cabang ilmu sosial yang lain, seperti ekonomi, psikologi, sosiologi, dan antropologi. Dalam perkembangannya, cabang-cabang ilmu sosial tersebut saling mempengaruhi.

Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari tentang politik. Ilmu politik menurut UNESCO, terbagi dalam empat bidang, yaitu :

• teori politik.
• lembaga-lembaga politik.
• partai-partai, golongan-golongan, dan pendapat umum.
• hubungan internasional.

Baca juga : Hubungan Hukum Tata Negara Dengan Ilmu Yang Lain

Lantas apa hubungan antara ilmu politik dengan ilmu pengetahuan yang lain ? Hubungan antara ilmu politik dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang lain adalah sebagai berikut :

1. Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Hukum.

Ilmu hukum bersifat normatif dan selalu mencoba mencari unsur keadilan. Bahasan-bahasan mengenai politik suatu negara tidak akan lepas dari sistem hukum. Hubungan antara ilmu politik dengan ilmu hukum lebih kepada peranan negara sebagai pembentuk hukum dan obyek ilmu hukum itu sendiri yaitu hukum. Ilmu politik juga menyelidiki dan membahas masalah hukum, tetapi tidak menitik-beratkan pada segi teknis dari hukum melainkan hanya pada hukum sebagai hasil persaingan dari kekuatan-kekuatan sosial, sebagai hasil dari faktor-faktor kekuasaan. Hukum merupakan salah satu diantara sekian banyak alat politik yang dapat digunakan untuk mewujudkan kebijakan penguasa dan negara.

Ilmu hukum meliputi berbagai cabang pengetahuan hukum, yang hampir bisa dikatakan semuanya berhubungan dengan ilmu politik. Satu contoh adalah Hukum Tata Negara. Hubungan ilmu politik dengan Hukum Tata Negara adalah sebagai berikut : ilmu politik mempelajari tentang kekuasaan dilihat dari aspek perilaku kekuasaan tersebut, sedangkan Hukum Tata Negara mempelajari peraturan-peraturan hukum yang mengatur organisasi kekuasaan negara. Setiap undang-undang disusun dan dibentuk oleh lembaga-lembaga politik (lembaga legislatif), sehingga dapat dikatakan bahwa setiap undang-undang merupakan hasil dari keputusan politik. Hukum Tata Negara melihat undang-undang sebagai produk hukum yang dibuat oleh alat-alat perlengkapan negara yang diberi kewenangan melalui prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan oleh Hukum Tata Negara. Ilmu politik melahirkan manusia-manusia Hukum Tata Negara, sedangkan Hukum Tata Negara merumuskan dasar dari perilaku politik atau kekuasaan. Hubungan antara Hukum Tata Negara dan ilmu politik dinyatakan juga oleh :

• J. Barrents dalam bukunya yang berjudul 'De Wetenschap der Politiek', menyebutkan  bahwa hubungan kedua bidang ilmu tersebut adalah Hukum Tata Negara ibarat sebagai kerangka manusia, sedangkan ilmu politik diibaratkan sebagai daging yang membalut kerangka tersebut.
• Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim menjelaskan bahwa pertautan antara Hukum Tata Negara dan ilmu politik disebabkan karena ilmu politik diperlukan untuk mengetahui latar belakang dari suatu perundang-undangan. Di samping keputusan-keputusan politik merupakan peristiwa yang banyak pegaruhnya terhadap Hukum Tata Negara. 

Baca juga : Hubungan Hukum Administrasi Negara Dengan Cabang Ilmu Hukum Yang Lain

2. Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Filsafat.

Ilmu filsafat berusaha untuk secara rasional dan sistematis mencari pemecahan atas persoalan-persoalan yang menyangkut alam semesta dan kehidupan manusia. Ilmu filsafat  meliputi berbagai cabang pengetahuan, satu diantaranya adalah filsafat politik, yaitu bagian dari ilmu filsafat yang menyangkut kehidupan politik, khususnya mengenai sifat hakiki, asal mula dan nilai dari suatu negara.  Filsafat politik juga membahas persoalan-persoalan politik dengan berpedoman pada suatu sistem nilai dan norma-norma tertentu. Ilmu politik sangat erat hubungannya dengan filsafat politik tersebut.

Hubungan antara ilmu politik dengan ilmu filsafat ini, dijelaskan dalam politik Gramsci. Gramsci mengatakan bahwa filsafat yang sejati bukan merupakan cabang kajian yangh terisolasi, tetapi dalam dirinya sendiri mengandung seluruh anasir fundamental yang dibutuhkan untuk mengonstruksi konsep tentang dunia yang total dan integral serta segala hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan organisasi masyarakat politik yang integral dalam kehidupan manusia. Politik Gramsci mengarahkannya pada filsafat, dan filsafatnya sepenuhnya bersifat politis. Dengan kata lain, Gramsci melihat filsafat sebagai pendidikan politik, dan politik sebagai arena untuk menerapkan pengetahuan filosofi.

Baca juga : Hubungan Sosiologi Dengan Ilmu Sosial Yang Lain

3.  Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Sejarah.

Sejarah dapat dikatakan sebagai riwayat hidup dari umat manusia, karena sejarah merupakan ilmu yang mempelajari tentang suatu peradaban, yaitu peradaban manusia. Sejarah menghimpun dan menceritakan kejadian-kejadian konkrit yang terjadi di masa lalu. Ilmu politik tidak terbatas pada apa yang terdapat dalam sejarah, Mengetahui sejarah politik suatu negara belum memberikan gambaran yang tepat tentang keadaan politik negara tersebut di masa yang lampau dan masa yang akan datang.

Hubungan ilmu politik dengan ilmu sejarah disebutkan oleh Sir Robert Seeley, seorang ahli politik dari Inggris, yang mengatakan bahwa sejarah sebenarnya adalah politik masa lampau, sedangkan ilmu politik dewasa ini adalah sejarah hari kemudian. Dengan ucapannya tersebut, Seeley telah dapat memperlihatkan adanya hubungan yang erat dan instrinsik antara ilmu politik dan ilmu sejarah. Namun demikian, diktum Seerley tersebut sebenarnya kurang tepat meskipun yang dimaksud Seerley dengan sejarah dalam hubungan ini adalah sejarah politik.

Baca juga : Hubungan Antara Psikologi Dengan Ilmu Yang Lain

4. Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Sosiolagi.

Hubungan antara ilmu politik dengan ilmu sosiologi, dikemukakan oleh Giddings. Menurut Giddings  sarjana ilmu politik harus melengkapi dirinya dengan pengetahuan dasar ilmu sosiologi, karena sosiologi sebagai ilmu masyarakat dengan hasil-hasil penyelidikannya menyebabkan ilmu politik tidak perlu lagi mengadakan penyelidikan yang telah dihasilkan oleh ilmu sosiologi tersebut. Sosiologi merupakan hal yang pokok dan paling umum sifatnya dalam membantu sarjana ilmu politik untuk memahami latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat.  Sehingga dapat diketahui bahwa stratifikasi sosial mempengaruhi ataupun dipengaruhi oleh kebijakan, corak dan sifat keabsahan politik, sumber-sumber kewenangan politik, pengendalian sosial, perubahan sosial, dan lain-lain.

Ilmu sosiologi meliputi berbagai cabang pengetahuan, salah satunya adalah sosiologi politik, yang sangat erat hubungannya dengan ilmu politik. Sosiologi politik yang merupakan bagian ilmu sosiologi yang menganalisis proses-proses yang menitik-beratkan pada dinamika tingkah laku politik, yang dipengaruhi oleh berbagai proses sosial, seperti kerja sama, persaingan, konflik, dan lain sebagainya. Di mana hal-hal tersebut juga dianalisis oleh ilmu politik.

Baca juga : Hubungan Antropologi Dengan Ilmu Sosial Yang Lain

5. Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Antropologi.

Antropologi menyumbangkan pengertian dan teori tentang kedudukan serta peran sebagai satuan sosial budaya yang lebih kecil dan sederhana. Bedanya dengan sosiologi adalah sosiologi lebih memusatkan perhatian kepada kehidupan masyarakat kota yang jauh lebih banyak dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi dan teknologi modern. Sedangkan antropologi lebih banyak memusatkan perhatian kepada masyarakat dan kebudayaan di desa-desa dan di pedalaman.

Sebagai ilmu yang mempelajari kebudayaan masyarakat, maka hasil-hasil penyelidikan antropologi bermanfaat bagi ilmu politik, terutama hasil-hasil penyelidikan kebudayaan di masa lampau yang meliputi semua aspek kultural masyarakat, termasuk ide-ide dan lembaga-lembaga politik masa lampau yang merupakan konsep antropologi budaya yang termasuk dalam konsep kebudayaan secara umum. Konsep tersebut menyatakan bahwa terdapat hubungan yang erat antara kebudayaan suatu masyarakat dengan kepribadian individu-individu dari masyarakat itu, antara kebudayaan dengan lembaga-lembaga dan ide-ide yang terdapat dalam masyarakat tersebut. Kebudayaan memberikan corak dan ragam pada lembaga-lembaga dan ide-ide dalam masyarakat. Antropologi telah berpengaruh dalam bidang metodologi penelitian ilmu politik.

Baca juga : Ilmu Negara Dalam Hubungannya Dengan Ilmu Politik Dan Ilmu Kenegaraan

6. Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Psikologi.

Ilmu psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang jiwa manusia. Proses pendekatan ilmu politik banyak memakai hukum-hukum dan dalil-dalil psikologi dalam menjelaskan  gejala-gejala politik  dan penyelidikan tentang motif-motif yang menjadi dasar setiap proses politik. Hubungan antara ilmu politik dengan ilmu sosial dapat digambarkan sebagai berikut ilmu psikologi khususnya psikologi sosial mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan masyarakat, terutama faktor-faktor yang mendorong manusia untuk berperan dalam ikatan kelompok sosial. 

Setiap tindakan dan aktivitas masyarakat dipengaruhi oleh akal individu. Sedangkan ilmu politik mempelajari aspek tingkah laku masyarakat umum. Psikologi sosial mengamati semua kegiatan manusia, baik menggunakan analisis dan pendekatan ekstern maupun intern, dengan kedua analisis dan pendekatan tersebut ilmu politik dapat menganalisis secara lebih mendalam makna dan perang kekuasaan, kondisi sosial ekonomi, serta ciri-ciri kepribadian seseorang yang memungkinkan memainkan peran dalam hal-hal tersebut.  Dengan demikian ilmu politik berhubungan dengan ilmu psikologi.

Baca juga : Perbedaan Ilmu Negara Dan Ilmu Politik

7. Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Ekonomi.

Pada masa lalu, ilmu politik dan ilmu ekonomi dianggap sebagai satu bidang ilmu tersendiri, yaitu ilmu politik ekonomi, yaitu pemikiran dan analisis kebijakan untuk kesejahteraan negara. Karena perkembangan ilmu pengetahuan maka ilmu politik ekonomi terpisah menjadi dua ilmu pengetahuan yaitu ilmu politik dan ilmu ekonomi.

Hal itulah yang menyebabkan ilmu politik dan ilmu ekonomi mempunyai hubungan yang sangat erat. Kehidupan politik dan kehidupan ekonomi selalu saling bertemu, saling pengaruh mempengaruhi. Aktivitas-aktivitas politik yang terjadi dalam suatu negara sulit dilepaskan dari aktivitas-aktivitas ekonomi. Kedua aktivitas tersebut kadang sejalan dan saling bantu membantu, akan tetapi terkadang juga saling bertentangan secara diametral.

Ilmu ekonomi seringkali dikenal sebagai ilmu sosial yang bersifat choice oriented, hal di mana telah berpengaruh pada pengkhususan penelitian mengenai desicion making dalam ilmu politik modern. Akhirnya pemikiran yang berpangkal tolak dari faktor kelangkaan telah memaksa ilmu ekonomi untuk lebih banyak berikhtiar ke arah ramalan berdasarkan perhitungan-perhitungan yang seksama, sehingga ilmu ekonomi modern jarang bersifat spekulatif. Ikhtiar inilah yang mempengaruhi sarjana ilmu politik untuk mendasarkan teori dan metodologinya pada suatu pendekatan yang lebih ilmiah, yang dikenal dengan pendekatan tingkah laku (behavioral approach).

Baca juga : Ilmu Politik Dipandang Dari Dimensi Keilmuan

8. Hubungang Ilmu Politik dengan Ilmu Etika.

Ilmu etika adalah pengetahuan tenatang hal-hal yang baik dan buruk, tentang keharusan dan hal-hal yang wajib dibiarkan. Hubungan antara ilmu politik dan ilmu etika digambarkan sebagai hubungan yang membatasi ilmu politik terutama praktek politik. Etika mengatakan apa yang harus dilakukan, tetapi etika juga menetapkan batasan-batasan dari apa yang wajib dibiarkan. Etika memberikan dasar moral kepada politik. Dan apabila dasar moral dihilangkan dalam politik, maka akan ditemui politik yang bersifat Machiavelistis, yaitu politik sebagai alat untuk melakukan segala sesuatu, baik atau buruk tanpa mengindahkan kesusilaan. Hanya dengan menjadikan kesusilaan sebagai dasar politik, maka dapat diharapkan adanya politik yang mengindahkan aturan-aturan permainan, apa yang harus dilakukan dan apa yang wajib dibiarkan.

Baca juga : Teori Geopolitik (Geographical Politic) Menurut Para Ahli

9. Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Geografi.

Segala penyelidikan atas kehidupan manusia beserta perilakunya tidak akan bermanfaat dan tidak akan sempurna jika penyelidikan tersebut  tidak meliputi juga keadaan geografinya. Karena kehidupan manusia sangat dipengaruhi oleh letak geografi, luas wilayah, kekayaan alam, iklim, dan alin sebagainya. Seperti misalnya : letak geografis suatu negara akan menentukan negara tersebut sebagai negara daratan atau negara kepulauan atau bahkan negara maritim. Letak suatu negara juga akan mempengaruhi dalam hal diplomasi dan strategi perang.

Dalam ilmu geografi terdapat cabang pengetahuan yang disebut geopolitik, yang memberikan penafsiran geografis atas hubungan-hubungan internasional. Geopolitik berusaha menggambarkan hubungan yang erat antara faktor-faktor geografis dan peristiwa-peristiwa politik.

Baca juga : Teori Pemisahan Kekuasaan Dan Pembagian Kekuasaan Negara Di Indonesia

10. Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Negara.

Hoetink menyatakan bahwa ilmu politik itu adalah semacam sosiologi dari negara. Karena pendapatnya itu ia masih menganggap ilmu politik sebagai bagian dari ilmu sosiologi. Selanjutnya Hoetink juga mengatakan bahwa ilmu negara dan hukum tata negara menyelidiki kerangka yuridis dari negara, sedang ilmu politik menyelidiki bagian yang ada disekitar kerangka tersebut. Dengan perumpamaan itu Hoetink telah menunjukkan betapa eratnya hubungan antara ilmu negara dengan ilmu politik, oleh karena kedua-duanya mempunyai obyek penelitian yang sama yaitu negara. Yang membedakan hanyalah metode yang digunakan, Ilmu negara menggunakan metode yuridis, sedangkan ilmu politik mempergunakan metode sosiologis.

Menurut paham Eropa Kontinental, ilmu politik itu itu mula-mula merupakan ilmu pengetahuan sebagai bagian dari ilmu kenegaraan (Applied Science), yang kemudian ilmu politik menjadi ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri terpisah dari ilmu negara dan ilmu kenegaraan karena pengaruh dari sosiologi. Sedangkan menurut paham Anglosaxon, seperti Inggris, ilmu pengetahuan politik (political science) lebih terkenal dari pada ilmu negara. Ilmu negara merupakan hal yang asing di negara Anglosaxon, dan istilah yang digunakan terhadap ilmu negara pun lain. Misalnya, penyebutan ilmu negara dengan memakai istilah General Theory of State dan  ilmu kenegaraan memakai istilah General Science. Jadi bagi negara-negara Anglosaxon yang sentral adalah Political Science dan bukan ilmu negara atau ilmu kenegaraan

Demikian penjelasan berkaitan dengan hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan sosial yang lain.

Semoga bermanfaat.