Ilmu politik merupakan ilmu yang mempelajari interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama. Menurut Miriam Budiardjo, yang dimaksud dengan ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari tentang perpolitikan. Politik diartikan sebagai usaha-usaha untuk mencapai kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik menurut Plato dan Aristoteles adalah 'en dam onia'.
Dimensi Keilmuan (Pengetahuan). Istilah dimensi menunjukkan sudut pandang terhadap sesuatu. Dimensi keilmuan dapat diartikan sebagai suatu pilihan bagaimana memandang dan mengkaji suatu ilmu pengetahuan. Dengan istilah yang sederhana, dari sudut mana memandang suatu ilmu pengetahuan, bisa dari sudut pandang :
- substansinya.
- cara memperoleh, mengembangkan, dan menggunakannya.
- manfaat atau nilainya.
Baca juga : Pengertian Ilmu Politik Dan Ruang Lingkup Ilmu Politik
Perbedaan dalam memandang suatu ilmu pengetahuan tersebut, pada hakekatnya adalah cuma sebagai perbedaan kehendak, karena ketiga sudut pandang tersebut pada praktek berpikirnya tidak terpisahkan. Pada saat mempelajari substansi dari ilmu pengetahuan, tidak akan terlepas dari keinginan bagaimana cara memperoleh, mengembangkan, dan menggunakannya serta tidak terlepas juga dengan apa manfaat dari yang dipelajari tersebut.
Memandang suatu ilmu pengetahuan dari dimensi keilmuan tidak terlepas dari lingkup :
1. Dimensi Ontologi.
Istilah ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu 'onta' yang berarti sesuatu yang sungguh-sungguh ada atau kenyataan yang sesungguhnya dan 'logos' yang berarti ilmu atau teori. Jadi ontologi adalah studi yang membahas sesuatu yang sungguh-sungguh ada. Sedangkan secara terminologi, ontologi diartikan sebagai metafisika umum, yaitu cabang filsafat yang mempelajari sifat dasar dari kenyataan yang terdalam. Ontologi membahas asas-asas rasional dari kenyataan.
2. Dimensi Epistemologi.
Epistemologi disebut juga dengan teori pengetahuan (theory of knowledge). Istilah epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu 'episteme' yang berarti pengetahuan, dan 'logos' yang berarti ilmu atau teori. Jadi epistemologi adalah dimensi filsafat yang mempelajari asal mula, sumber, manfaat, dan sahihnya pengetahuan. Epistemologi memberikan dasar pijakan dalam memberikan legitimasi bagi suatu ilmu pengetahuan untuk diakui sebagai suatu disiplin ilmu, dan menentukan keabsahan dari disiplin ilmu tersebut.
3. Dimensi Aksiologis.
Istilah aksiologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu 'aksios' yang berarti nilai, dan 'logos' yang berarti ilmu atau teori. Jadi aksiologis adalah teori tentang nilai atau membahas tentang hakekat nilai atau sering disebut dengan filsafat nilai. Aksiologi ilmu pengetahuan berarti membahas nilai-nilai yang memberikan batas-batas bagi pengembangan ilmu.
Baca juga : Hubungan Ilmu Politik Dengan Ilmu Pengetahuan Yang Lain
Baca juga : Hubungan Ilmu Politik Dengan Ilmu Pengetahuan Yang Lain
Ilmu Politik Dipandang Dari Dimensi Keilmuan. Dipandang dari dimensi keilmuan, ilmu politik tidak lepas dari beberapa aspek dimensi keilmuan tersebut.
1. Aspek Ontologis Kajian Ilmu Politik.
Pada tahap awal mempelajari ilmu politik, kita akan mencurahkan perhatian kepada kajian tentang negara atau lebih spesifik pada lembaga-lembaga politik formal (government) yang diakui dalam konstitusi. Fokus studi pemerintahan adalah :
- mendefinisikan lembaga-lembaga pemerintahan.
- bagaimana lembaga-lembaga tersebut terinstitusionalisasikan.
- dinamika bekerjanya lembaga-lembaga tersebut.
Obyek utama dalam mempelajari ilmu politik adalah kekuasaan, hanya saja kekuasaan di sini tidak hanya terbatas pada kekuasaan negara. Dinamika ilmu politik bisa dipahami secara lebih komprehensif dengan memasukkan dimensi masyarakat dalam kajian disiplin ilmu politik.
Apa ontologi keilmuan ilmu politik ? Ontologi keilmuan ilmu politik adalah menyangkut semua hubungan kekuasaan yang berkaitan dengan urusan publik. Hubungan tersebut akan melibatkan pihak-pihak yang secara langsung berhubungan dengan urusan publik, yaitu pihak negara, masyarakat, dan intermediari. Ketiganya akan selalu menghiasi setiap bahasan dalam ilmu politik khususnya studi tentang pemerintahan secara keseluruhan.
2. Aspek Epistemologis Kajian Ilmu Politik.
Dasar epistemologis atau teori pengetahuan merupakan salah satu aspek yang menyusun seuatu ilmu. Epsitemologis merupakan bahasan mengenai bagaimana cara mendapatkan pengetahuan atau metode yang digunakan dalam menyusun pengetahuan. Berbeda dengan pengetahuan pada umumnya, ilmu merupakan serangkaian pengetahuan yang didapat melalui metode keilmuan, demikian juga termasuk ilmu politik. Metode keilmuan yang dikembangkan pada ilmu-ilmu sosial berbeda dengan metode keilmuan ilmu-ilmu alam. Dengan demikian disiplin ilmu politik memiliki karakteristik tersendiri.
Menurut Garry Stoker, dalam bukunya yang berjudul 'Theory and Methods in Political Science', mengemukakan bahwa ada tiga pendekatan utama dalam ilmu politik, yaitu :
- pendekatan institusional (institutional studies).
- pendekatan tingkah laku/behavioralis (behavioralism analysis).
- pendekatan teori pilihan rasional (rational choice theory).
dengan demikian :
- menurut pendekatan institusional, ilmu politik dipahami sebagai serangkaian aturan, prosedur, dan organisasi formal sistem politik dan dampaknya terhadap politik praktis.
- menurut pendekatan tingkah laku, ilmu politik memperlihatkan keteraturan yang dapat dirumuskan dalam generalisasi-generalisasi yang dapat dibuktikan kebenarannya dengan merujuk pada tingkah laku yang relevan. Pendekatan tingkah laku lebih menekankan pada penelitian fakta secara empiris.
- pendekatan teori pilihan rasional memandang bahwa politik dibentuk atas dasar rasionalitas yang dibangun oleh masing-masing individu atau kelompok. Teori ini menggunakan penalaran deduktif yang diarahkan melalui teori empiris dan prediksi.
3. Aspek Aksiologis Kajian Ilmu Politik.
Aksiologis keilmuan dapat diartikan sebagai bahasan mengenai kegunaan dari ilmu yang dikembangkan. Aksiologis mengkaji bagaimana ilmu tersebut dimanfaatkan. Aksiologis ilmu politik berkaitan erat dengan peran ilmuwan dan praktisi politik bagi masyarakat secara umum. Dengan ilmu politik, ilmuwan dan praktisi dituntut untuk mampu menganalisa fenomena politik yang terjadi dalam masyarakat, sehingga secara aktif mampu memberikan solusi dan menyelesaikan masalah yang terjadi dalam masyarakat. Pengabdian pada masyarakat merupakan muara aksiologis dari pengembangan ilmu dan pada saat yang sama merupakan fokus pengembangan ilmu itu sendiri, termasuk juga ilmu politik. Ilmu politik dikembangkan tidak lain sebagai aktivitas yang ditujukan untuk mengupas persoalan masyarakat dalam wilayah publik.
Hubungan antara negara, masyarakat, dan intermediari dalam urusan publik harus dipahami sebagai ontologi kajian atau obyek ilmu politik. Bagaimana cara memperoleh pengetahuan tentang obyek kajian tersebut, terkait dengan epistemologi dari studi ilmu politik. Epistemologi diterangkan lebih lanjut dengan serangkaian prosedur yang dinamakan metode ilmiah. Pengkajian atas aturan-aturan dalam metode ini dinamakan metodologi ilmiah. Untuk memahami fenomena hubungan kekuasaan dalam ranah publik tersebut dilakukan dengan menggunakan analisis ilmu politik. Pemahaman ilmuwan politik mengenai obyek kajiannya yang diperoleh lewat seperangkat metodologi dan pendekatan ilmu politik yang dianutnya pada akhirnya membawa konsekuensi pada bagaimana ilmuwan memahami persoalan masyarakat. Hal ini membawa pada pembahasan mengenai aksiologi keilmuan ilmu politik. Analisa atas persoalan yang menjadi obyek kajian yang digeluti ilmuwan politik akan berujung pada output yang dihasilkannya sebagai bagian dari pencapaian tugas bagi pengabdian masyarakat.
Jadi jelaslah bahwa aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang melandasi studi ilmu politik pada dasarnya saling berhubungan dan terkait sebagai struktur bagi bangunan keilmuan.
Demikian penjelasan berkaitan dengan ilmu politik dipandang dari dimensi keilmuan.
Demikian penjelasan berkaitan dengan ilmu politik dipandang dari dimensi keilmuan.
Semoga bermanfaat.