Pendidikan
politik erat
kaitannya dengan sosialisasi politik. Beberapa ahli bahkan
menganggap bahwa sosialisasi politik merupakan pendidikan politik dalam arti
yang sempit, atau dengan kata lain pendidikan politik merupakan bagian dari
sosialisasi politik. Seperti pendapat dari Ramlan Surbakti, yang
menyebutkan bahwa sosialisasi politik dibagi dua yaitu pendidikan politik dan
indoktrinasi politik. Sebelum membahas lebih jauh tentang pendidikan
politik, ada baiknya terlebih dahulu mengetahui apa yang dimaksud dengan
pendidikan dan apa yang dimaksud dengan politik.
Pengertian
Pendidikan.
Istilah pendidikan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, "education"
yang merupakan serapan dari bahasa Latin, yaitu "Eductum",
yang tersusun dari dua unsur yaitu "E" yang berarti
"sebuah proses perkembangan dari dalam ke luar", dan "duco"
yang berarti "yang sedang berkembang". Sehingga berdasarkan pengertian tersebut,
pendidikan dapat diartikan sebagai proses kemampuan serta keahlian diri yang
terus berkembang secara individual. Sedangkan secara umum, pendidikan
diartikan sebagai suatu proses pembelajaran kepada peserta didik agar
memiliki pemahaman terhadap sesuatu dan membuatnya menjadi seorang manusia yang
kritis dalam berpikir.
Pengertian
Politik.
Istilah politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu 'polis'
yang berarti "negara kota". Orang-orang yang mendiami kota disebut 'polites'
atau disebut juga warga negara. Ramlan Surbakti mengartikan
politik sebagai interaksi antara pemerintah dan masyarakat, dalam rangka
proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama
masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Selanjutnya Ramlan
Surbakti menyatakan bahwa ada lima pandangan mengenai politik yaitu
:
- politik
merupakan usaha-usaha warga negara yang ditempuh untuk membicarakan dan
mewujudkan kebaikan bersama.
- politik
adalah segala hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara dan
pemerintah.
- politik
merupakan segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan
kekuasaan dalam masyarakat.
- politik
adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan umum.
- politik
adalah sebagai konflik dalam rangka mencari dan mempertahankan
sumber-sumber yang dianggap penting.
Pengertian
Pendidikan Politik.
Pendidikan politik merupakan salah satu fungsi struktur politik yang mempunyai
tujuan untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat agar mereka dapat
berpartisipasi secara nasional dalam sistem politik suatu negara. Pendidikan
politik juga merupakan cara untuk mengenalkan serta menanamkan pemahaman
politik kepada warga negara untuk secara aktif berpartisipasi dalam sistem
politik yang sedang berjalan. Menurut Michael Rush dan Philip Althoff,
yang dimaksud dengan pendidikan politik adalah suatu proses oleh pengaruh mana
seorang individu bisa mengenali sistem politik yang kemudian menentukan
sifat-sifat dan persepsinya mengenai politik serta reaksi-reaksinya terhadap
gejala-gejala politik.
Selain
yang dijelaskan oleh Michael Rush dan Philip Althoff tersebut, masih
terdapat banyak lagi pengertian tentang pendidikan politik yang dikemukakan
oleh para ahli, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut :
- Rusadi
Kantaprawira, dalam
bukunya yang berjudul "System Politik Indonesia : Suatu Model
Pengantar", menyebutkan bahwa pendidikan politik adalah upaya
meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat
berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya.
- Kartini
Kartono,
dalam bukunya yang berjudul "Wawasan Politik Mengenai
Sistem Pendidikan Nasional", menyebutkan bahwa pendidikan
politik adalah upaya pendidikan yang disengaja dan sistematis untuk
membentuk individu agar mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab
secara etis/moral dalam mencapai tujuan politik.
- Ramlan
Surbakti, dalam
bukunya yang berjudul "Memahami Ilmu Politik",
menyebutkan bahwa pendidikan politik adalah suatu proses dialogik di
antara pemberi dan penerima pesan, di mana melalui proses tersebut para
anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan
simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik
seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik.
Tujuan
dan Fungsi Pendidikan Politik. Secara umum, terdapat tiga tujuan utama yang hendak dicapai
dalam pendidikan politik, yaitu sebagai berikut :
- membentuk
kepribadian politik.
Pembentukan kepribadian politik dilakukan dapat dilakukan melalui dua
metode yaitu metode tidak langsung dan metode langsung. Metode tidak
langsung dilakukan dengan melalui pelatihan dan sosialisasi,
sedangkan metode langsung dilakukan dengan melalui pengajaran
politik dan sejenisnya.
- membentuk
kesadaran politik. Untuk
membentuk kesadaran politik dapat dilakukan dengan metode dialog dan
pengajaran instruktif.
- membentuk
partisipasi politik.
Partisipasi politik dapat terwujud dengan keikut-sertaan individu-individu
secara sukarela dalam kehidupan politik bermasyarakat.
Bertolak
dari tujuan pendidikan politik tersebut, pendidikan politik mempunyai fungsi
sebagai berikut :
- untuk
mengubah atau membentuk tata laku pribadi individu dan membentuk suatu
tatanan masyarakat yang diinginkan sesuai dengan tuntunan politik yang
sedang berjalan.
Sedangkan
tujuan dan fungsi pendidikan politik menurut Sumantri dan Idrus
Affandi adalah sebagai berikut :
- tujuan dari
pendidikan politik adalah untuk memberikan pedoman bagi generasi muda
Indonesia guna meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara
sejalan dengan arah dan cita-cita bangsa Indonesia, sedangkan ;
- fungsi dari
pendidikan politik adalah untuk memberikan isi dan arah serta pengertian
kepada proses penghayatan nilai-nilai yang sedang berlangsung. Hal ini
berarti bahwa pendidikan politik menekankan pada usaha pemahaman tentang
nilai-nilai yang etis normatif, maksudnya adalah dengan menanamkan
nilai-nilai dan norma-norma yang merupakan landasan dan motivasi bangsa
Indonesia serta dasar untuk membina dan mengembangkan diri guna ikut
serta berpartisipasi dalam kehidupan pembangunan
bangsa dan negara.
Bentuk
Pendidikan Politik.
Pendidikan politik dapat diselenggarakan dalam berbagai bentuk, baik melalui
pendidikan formal maupun non formal, organisasi politik maupun non politik,
serta dapat juga dilakukan melalui berbagai media. Bentuk pendidikan politik
mana yang akan diterapkan dalam mendukung terlaksananya pendidikan politik
merupakan hal yang sangat penting bagi pemerintahan suatu negara. Rusadi
Kantaprawira menyebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan politik
dapat dilakukan dalam bentuk :
- bahan
bacaan, seperti surat kabar, majalah, dan lain-lain bentuk publikasi massa
yang biasa membentuk pendapat umum.
- sistem radio
dan televisi, serta film (audio visual media).
- lembaga atau
asosiasi dalam masyarakat, seperti masjid atau gereja tempat menyampaikan
khotbah, dan juga lembaga pendidikan formal (sekolah) atau informal.
Hambatan
dalam Penyelengaraan Pendidikan Politik. Terdapat beberapa hambatan yang sering ditemukan dalam
penyelenggaraan pendidikan politik. Menurut Kartini Kartono,
hambatan dalam penyelenggaraan politik diantaranya adalah :
- sulitnya
menyadarkan rakyat akan kondisi diri sendiri yang diliputi banyak
kesengsaraan dan kemiskinan sebagai akibat terlalu lamanya hidup dalam
penindasan dan penjajahan, sehingga sulit mendorong mereka ke arah
konsistensi diri mengungkapkan segala problema yang tengah dialami.
- apatisme
politik dan sinisme politik yang cenderung menjadi sikap putus asa, yang
mengakibatkan rakyat sulit mempercayai usaha-usaha edukatif dan
gerakan-gerakan politik yang dianggap palsu dan menina-bobokan rakyat
belaka.
- latar
belakang pendidikan yang rendah, sehingga mengakibatkan banyak rakyat sulit
memahami kompleksitas sosial dan politik di sekitar dirinya.
- para
penguasa yang otoriter cenderung tidak menghendaki adanya pendidikan
politik, karena mereka berkepentingan sekali dengan status quo dan
pelestarian rezimnya.
Demikian
penjelasan berkaitan dengan pengertian pendidikan politik, tujuan dan
fungsi, bentuk, serta hambatan-hambatan dalam penyelenggaraan pendidikan
politik.
Semoga
bermanfaat.