Kebijakan fiskal atau fiscal policy dapat diartikan sebagai suatu kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan cara mengurangi atau meningkatkan pendapatan serta belanja negara guna mencapai tujuan yang diharapkan. Sedangkan Ani Sri Rahayu, dalam bukunya yang berjudul "Pengantar Kebijakan Fiskal", menjelaskan bahwa kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Atau dapat juga dikatakan bahwa kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.
Kebijakan fiskal menyangkut pengaturan tentang pengeluaran pemerintah serta perpajakan yang secara langsung dapat mempengaruhi permintaan total dan dengan demikian akan mempengaruhi harga. Kebijakan fiskal yang berupa pengurangan pengeluaran pemerintah serta kenaikan pajak akan dapat mengurangi permintaan total sehingga inflasi dapat ditekan. Kebijakan fiskal dapat dikatakan sebagai salah satu kebijakan ekonomi makro yang sangat penting dalam rangka :
- membantu memperkecil fluktuasi dari siklus usaha.
- mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang sustainable, dan kesempatan kerja yang tinggi.
- membebaskan dari tingginya nilai inflasi.
- kebijakan fiskal ekspansif (expansionary fiscal policy). Kebijakan ini dilakukan dengan menaikkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak netto, yang dilakukan pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi dan angka pengangguran tinggi. Tujuan dari kebijakan fiskal ekspansif adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat.
- kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan ini dilakukan dengan menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak. Tujuan dari kebijakan fiskal kontraktif adalah untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi.
Selain itu, jenis kebijakan fiskal juga dapat ditinjau dalam dua hal, yaitu :
1. Teoritis.
Secara teoritis, kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu :
- pembiayaan fungsional. Kebijakan fiskal pembiayaan fungsional adalah kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat berbagai akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional dan bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja. Terdapat beberapa hal penting yang bisa dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan pembiayaan fungsional, yaitu : 1. pajak bukan hanya difungsikan sebagai alat menggali sumber penerimaan, tetapi juga digunakan sebagai alat untuk mengatur sektor swasta (private sector). 2. apabila terjadi inflasi yang berlebihan, untuk mendanai penarikan dana masyarakat, pemerintah akan melakukan pinjaman luar negeri. 3. apabila pencapaian target pajak dan pinjaman ternyata tidak cepat, maka pemerintah melakukan pinjaman dalam negeri dalam bentuk percetakan uang.
- pendekatan anggaran terkendali. Kebijakan fiskal pendekatan anggaran terkendali adalah kebijakan untuk mengatur pengeluaran pemerintah, perpajakan, dan pinjaman untuk mencapai stabilitas ekonomi yang mantap. Dalam konsep ini, hubungan langsung antara pengeluaran pemerintah dan penarikan pajak selalu dijaga. Untuk menjaga ketidak-stabilan ekonomi akan selalu diadakan penyesuaian dalam anggaran, sehingga pada suatu saat anggaran dapat dibuat defisit atau surplus disesuaikan dengan situasi yang dihadapi.
- stabilitas anggaran. Kebijakan fiskal stabilitas anggaran adalah kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat besarnya biaya dan manfaat dari berbagai program. Tujuan dari kebijakan ini adalah agar terjadi penghematan dalam pengeluaran pemerintah. Dalam stabilitas anggaran, pengeluaran pemerintah lebih ditekankan pada asas manfaat dan biaya relatif dari berbagai paket program. Pajak ditetapkan sedemikian rupa sehingga terdapat anggaran belanja surplus dalam kesempatan kerja penuh.
2. Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran.
Berdasarkan jumlah penerimaan dan pengeluaran, kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu :
- anggaran belanja berimbang. Kebijakan fiskal anggaran belanja berimbang adalah kebijakan anggaran yang menyusun pengeluaran sama besar dengan penerimaan. Pendekatan ini dilakukan untuk mencapai anggaran berimbang dalam jangka panjang. Menurut Ani Sri Rahayu, konsep anggaran berdasarkan pendekatan anggaran belanja berimbang menekankan pada keharusan keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran. Hal ini berarti jumlah pengeluaran yang disusun pemerintah tidak boleh melebihi jumlah penerimaan yang didapat. Dengan demikian, pemerintah tidak perlu berhutang, baik berhutang dari dalam negeri maupun luar negeri.
- anggaran dinamis. Kebijakan fiskal anggaran dinamis bercirikan anggaran yang disusun oleh pemerintah selalu meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Jenis kebijakan fiskal ini berguna untuk menyediakan pendapatan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah yang bertambah seiring berjalannya waktu.
- anggaran surplus. Kebijakan fiskal anggaran surplus bercirikan jumlah pendapatan harus lebih besar dibandingkan pengeluaran total yang dilakukan pemerintah. Kebijakan jenis ini merupakan cara untuk menghindari inflasi.
- anggaran defisit. Kebijakan fiskal anggaran defisit adalah kebijakan fiskal yang berlawanan dengan kebijakan fiskal surplus, di mana anggaran disusun dari jumlah pengeluaran lebih besar dibandingkan pendapatan negara. Kelebihan kebijakan fiskal ini diantaranya adalah mengatasi kelesuan dan depresiasi pertumbuhan perekonomian. Sedangkan kekurangan jenis kebijakan fiskal ini adalah anggaran negara selalu dalam keadaan defisit.
Baca juga : Pengertian Inflasi, Jenis Dan Penyebab Inflasi
Tujuan Kebijakan Fiskal. Pada hakekatnya, tujuan dari kebijakan fiskal adalah :
- meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
- memperluas lapangan pekerjaan dan mengurangi angka pengangguran.
- menjaga stabilitas perekonomian.
Menurut John. F. Doe, dalam bukunya yang berjudul "Government Finance", dijelaskan bahwa tujuan dari kebijakan fiskal adalah :
- untuk meningkatkan produksi nasional dan pertumbuhan ekonomi atau memperbaiki keadaan ekonomi.
- untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran atau mengusahakan kesempatan kerja, serta menjaga kestabilan harga-harga secara umum.
- untuk menstabilkan harga-harga barang secara umum, khususnya mengatasi inflasi.
Pada prakteknya, seringkali pemberlakuan kebijakan fiskal tidak seefektif seperti apa yang telah direncanakan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan fiskal yang diberlakukan oleh pemerintah, diantaranya adalah :
- kelembagaan yang belum memadai, terutama di tingkat pelaksanaannya.
- tingkat monetisasi perekonomian relatif masih rendah.
- peranan uang giral belum maksimal.
- belum berkembangnya pasar uang dalam negeri.
- piranti moneter belum dapat digunakan secara efektif dan efisien. Piranti moneter merupakan berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan uang primer (yang merupakan kewajiban otoritas moneter) dan dikuasai otoritas moneter.
Demikian penjelasan berkaitan dengan jenis dan tujuan kebijakan fiskal (fiscal policy), serta faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan moneter (fiscal policy).
Semoga bermanfaat.