Aparatur Sipil Negara : Fungsi, Tugas, Dan Peran Pegawai Aparatur Sipil Negara

Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara laiinnya dan digaji berdasarkan peraturan perndang-undangan. Sedangkan Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Dari apa yang disebutkan di atas, Pegawai Aparatur Sipil Negara dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu :

• Pegawai Negeri Sipil, yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
• Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Fungsi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Pegawai ASN berfungsi sebagai :

• pelaksana kebijakan publik.
• pelayanan publik.
• perekat dan pemersatu bangsa.

Tugas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Pegawai ASN bertugas sebagai :

• melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
• memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas.
• mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peran Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Pagawai ASN berperan sebagai :

• perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggara tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Untuk dapat menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu Pegawai Aparatur Sipil Negara harus memilik profesi dan Manajemen Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan pada Sistem Merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh pejabat dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan yang dilaksanakan secara terbuka kompetitif, sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Manajemen Aparatur Sipil Negara adalah pengelolaan Aparatur Sipil Negara untuk menghasilkan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen Aparatur Sipil Negara yang terdiri atas :

• Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan,
• Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, gaji dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan ;

yang perlu diatur secara menyeluruh dengan menerapkan norma, standar, dan prosedur. Sedangkan yang dimaksud dengan Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, gender, status pernikahan, umur, dan kondisi kecacatan.

Semoga bermanfaat.