Ruang Lingkup Dan Kebijakan Ekonomi Mikro

Ekonomi makro adalah sebuah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kegiatan utama perekonomian secara komprehensif terhadap berbagai masalah pertumbuhan ekonomi, yang meliputi pengangguran, inflasi, neraca perdagangan dan pembayaran, serta kegiatan ekonomi yang tidak stabil.

Beberapa aspek analisis dalam ekonomi makro adalah :

• pendapatan nasional.
• kesempatan kerja.
• laju inflasi.
• investasi.
• neraca pembayaran.

Ruang Lingkup Ekonomi Makro. Dari apa yang disebutkan di atas, teori ekonomi makro membahas banyak hal yang berkaitan dengan permasalahan ekonomi secara keseluruhan. Sehingga dapat diketahui bahwa ruang lingkup ekonomi makro meliputi :

• Penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara. Ekonomi makro akan menjelaskan sampai sejauh mana  suatu perekonomian dapat menghasilkan produk dan jasa. 
• Kebijakan pemerintah. Dari sekian banyak permasalahan negara, permasalahan ekonomi suatu negara tidak akan lepas dari masalah tingkat pengangguran dan inflasi. Pemerintah harus melakukan segala  upaya untuk mengatasi permasalahan dengan melalui serangkaian kebijakan. Kebijakan pemerintah yang umum dalam permasalahan ekonomi mikro adalah kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.
• Pengeluaran menyeluruh (agregat). Saat pengeluaran menyeluruh tidak mencapai tingkat yang ideal, maka akan terjadi masalah pada perekonomian. Idealnya pengeluaran menyeluruh harus berada pada posisi atau tingkat yang dibutuhkan. Hal ini penting, selain untuk mengontrol laju inflasi juga untuk menciptakan kesempatan kerja yang baik.

Kebijakan Ekonomi Makro. Pada dasarnya ekonomi makro memiliki beberapa landasan untuk mengatasi dan menganalisis permasalahan-permasalahan ekonomi yang mempunyai ruang lingkup sangat luas tersebut. Kebijakan ekonomi makro biasanya dilaksanakan melalui dua perangkat, yaitu :

1. Kebijakan Moneter. 

Kebijakan moneter dilakukan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral. Kebijakan moneter merupakan langkah-langkah yang dilaksanakan oleh bank sentral dengan tujuan untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Oleh karena jumlah uang yang beredar di masyarakat mampu mempengaruhi kondisi perekonomian masyarakat, semakin banyak uang yang beredar di masyarakat, akan berakibat pada murahnya barang-barang hasil produksi, demikian juga sebaliknya semakin sedikit jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka harga barang-barang produksi akan semakin mahal. 

Bank sentral menerapkan kebijakan moneter dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar melalui beberapa mekanisme. Biasanya bank sentral mengambil tindakan sebagai berikut :

• mengeluarkan uang untuk membeli obligasi atau aset lain, yang dapat meningkatkan pasokan uang dan menurunkan suku bunga.
• dalam kasus kebijakan moneter kontraksi, bank sentra menjual obligasi dan mengeluarkan uang dari peredaran.

Kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral tersebut juga bertujuan untuk menciptakan stabilitas ekonomi. Kebijakan moneter pada dasarnya memiliki prinsip untuk mengelola uang yang beredar pada masyarakat tetap dalam kondisi normal dengan tujuan untuk menciptakan kemakmuran masyarakat secara umum.

Kebijakan moneter memiliki beberapa instrumen, yaitu :

• discount policy, yaitu salah satu instrumen yang digunakan oleh bank sentral dengan cara mempengaruhi tinggi rendahnya suku bunga bank.
• open market policy, yaitu kebijakan yang diambil oleh bank sentral untuk menghadapi suatu permasalahan berupa inflasi atau deflasi dengan cara jual beli obligasi atau surat-surat berharga yang dimilikinya. 
• cash ratio reserve requirement policy, yaitu kebijakan yang diberlakukan oleh bank sentral dalam upaya menentukan rasio uang kas dan uang cadangan yang akan digunakan oleh bank umum sebagai dana pinjaman. Dalam suatu keadaan, persentase dari cash ratio ini akan dinaikkan dengan tujuan untuk meminimalisasi penyaluran dana pinjaman yang bertujuan untuk mengurangi atau menambahkan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat.
• pengaturan sistem pembelian angsuran, yaitu kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral yang bertujuan untuk mengurangi inflasi, dengan cara mengatur sistem pembayaran secara angsuran.
• selective control, yaitu kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral yang bertujuan untuk mengurangi inflasi terhadap kredit untuk membiayai proyek-proyek yang dilakukan oleh kalangan masyarakat.
• moral seasion, yaitu kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral baik secara tulisan ataupun ajakan untuk tidak melakukan suatu tindakan tertentu.

2. Kebijakan Fiskal. 

Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengatur penggunaan pendapatan dan pengeluaran pemerintah sebagai instrumen untuk mempengaruhi perekonomian. Sumber pendapatan pemerintah adalah dari :

• pajak.
• bukan pajak.
• bantuan atau pinjaman dari negara lain.

Sedangkan pengeluaran pemerintah, berdasarkan jangka waktu penggunaannya dapat dibedakan menjadi dua , yaitu :

• pengeluaran rutin, seperti kegiatan impor, belanja negara, dan lain-lain.
• pengeluaran pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi, dan lain-lain.

Kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Kebijakan fiskal jangka pendek.

Untuk kebijakan fiskal jangka pendek mempunyai fungsi, antara lain :

• membuat perubahan berkaitan dengan pembelanjaan atau pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini dilakukan dengan tujuan pemerintah mampu menghemat pengeluarannya agar tidak sampai terlibat dalam hutang dengan pihak lain.
• membuat perubahan yang berkaitan dengan perubahan nilai pajak atau jumlah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah, yang dilakukan dengan menyesuaikan situasi yang ada.

2. Kebijakan fiskal jangka panjang.

Untuk kebijakan fiskal jangka panjang terdiri dari :

• kebijakan penstabilan otomatis, yang diartikan sebagai langkah untuk menjalankan sistem pajak yang telah ada sebelumnya.
• kebijakan fiskal diskrosioner, yang diartikan sebagai merubah sesuatu yang ada. Kebijakan fiskal diskrosioner ini lebih condong pada perubahan sistem yang dianggap kurang efektif.

Kebijakan fiskal mempunyai dua instrumen, yaitu :

1. Automatic instrumen, merupakan salah satu instrumen yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara dengan menaikkan persentase atau nilai pajak dengan tujuan untuk memunculkan kenaikan harga suatu barang secara umum.
2. Instrumen dekresi, merupakan langkah pemerintah dalam mengubah pengeluarannya dengan tujuan untuk meminimalisasi naik turunnya kegiatan perekonomian agar tetap berjalan dengan lancar dan stabil.

Para ahli ekonomi biasanya lebih menyukai kebijakan fiskal dibandingkan kebijakan moneter. Hal ini dikarenakan :

• kebijakan moneter umumnya diimplementasikan oleh bank sentral independen bukan institusi politik yang mengendalikan fiskal. Bank sentra independen cenderung membuat keputusan berdasarkan motif politik.
• kebijakan moneter mengalami kelambatan yang lebih pendek dari pada kebijakan fiskal.

Selain dari dua kebijakan tersebut, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, masih terdapat kebijakan-kebijakan lain yang dapat diambil oleh pemerintah dalam rangka mencari solusi guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam ekonomi makro.

Demikian penjelasan berkaitan dengan ruang lingkup dan kebijakan ekonomi mikro.

Semoga bermanfaat.